Pemerintah Kota Sawahlunto Pertama Serahkan LKPD ke BPK di Sumatera Barat

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sawahlunto Berbasis Akrual TA 2017. Penyerahan LKPD Kota Sawahlunto tersebut merupakan penyerahan Laporan Keuangan pertama di wilayah Provinsi Sumatera Barat. LKPD diserahkan langsung oleh Ali Yusuf Walikota Sawahlunto kepada Kepala Sub Auditorat Sumbar I selaku Plh Kwpala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Barat, Indria Syzinia di ruang rapat kantor BPK lantai II, Jalan Khatib Sulaiman, nomor 54 Lolong Belanti, Rabu, 14 Februari 2018. 

Walikota Ali Yusuf saat menyerahkan LKPD mengatakan, Pemerintah Kota Sawahlunto dan semua jajarannya  sangat konsisten sebagai bentuk kepatuhan dalam menggunakan APBD. "Menjelang memasuki cuti kampanye, kami beserta jajaran segera meyelesaikan menyusun LKPD sehingga bisa diserahkan pada BPK Sumbar," katanya. 

Ia mengatakan bahwa selaku manusia tidak ada yang bisa sempurna dalam bekerja. Tapi, hal tersebut terus diperbaiki dengan terus meminimalisir kekurangan yang terjadi. Pemerintah Kota Sawahlunto terus melakukan pembangunan yang menjadi tuntutan daerah.

"Terkait terhadap asset PT Bukit Asam (PTBA), Pemerintah Kota Sawahlunto akan selalu mengikuti aturan dalam menggunakannya. Bahkan, pemerintah kota berniat untuk membeli asset PTBA. Tentunya, pemerintah kota membelinya dengan harga yang murah," katanya. 

Ia berharap bahwa penyerahan LKPD 2017 tersebut diharapkan Pemerintah Kota Sawahlunto bisa kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecuali (WTP) atas LKPD 2017 yang sudah diserahkan. Kemudian Ali Yusuf berpesan kepasa jajarannya agar membantu pemeriksaan BPK untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Agar nantinya kota Sawahlunto bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). 

"Kami berharap setelah pemeriksaan nanti kita mendapatkan hasil pemeriksaan ke arah yang lebih baik dan kembali meraih WTP," harapnya.

Indria Syzinia Kepala Sub Auditorat Sumbar I selaku Plh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Barat menyebutkan bahwa tim pemeriksaan dan pengecekan kelapangan mulai Senin (19/2). Sawahlunto merupakan pertama di sumbar yang menyerahkan LKPD 2017 di BPK. Sedangkan untuk di Indonesia Sawahlunto merupakan yang ke Empat menyerahkan LKPD 2017. 

"Tiga daerah yang telah menyerahkan LKPD 2017 adalah Musi Banyuasin, Kota Palembang, Pare-Pare dan Kota Sawahlunto. Kita terima LKPD 2017 kota Sawahlunto dan kita akan mulai melakukan pemeriksaan pada Senin mendatang," katanya.

Indria Syzinia Kepala Sub Auditor BPK Sumbar mengharapkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat pemeriksaan dilakukan atas LKPD agar kooperatif. Artinya, ada komunikasi yang baik setiap OPD dengan tim pemeriksa BPK nantinya.

"Sawahlunto pertama yang menyerahkan LKPD 2017 di Sumbar. Sedangkan secara nasional yang telah menyerahkan LKPD 2017, Musibanyuasin, Kota Palembang, Pare-Pare dan Kota Sawahlunto," katanya. 

Buyung Lapau, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sawahlunto, Buyung mengatakan bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto bisa lebih awalnya menyerahkan LKPD pada BPK Sumbar karena pemerintah kota sudah melakukan sistem rekonsiliasi tiap bulan terhadap pendapatan, belanja dan aset daerah sehingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan semakin mudah disusun.

"Sistem rekonsiliasi sejak Januari 2017 hingga November 2017 sudah bisa disusun di Desember. Sedangkan laporan Desember 2017, sudah bisa dirampungkan di Januari 2018. Sehingga di Februari 2018 ini LKPD sudah bisa diserahkan ke BPK," katanya. 

Penyerahan LKPD itu dari Pemerintah Kota Sawahlunto dihadiri Sekretaris Kota, Rovanly Abdams, Kepala BPKAD Buyung Lapau, dan Kepala Inspektorat Jusmanidar. 

Tiga Calon Walikota Sawahlunto Siap Bertarung Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2018 Sawahlunto telah masuk pada tahuan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ada tiga calon walikota Sawahlunto periode 2018-2023 yang akan bertarung. Namun calon walikota tersebut Sawahlunto periode 2018-2023 banyak yang belum diketahui apa dasar calon walikota dan wakil walikota untuk maju di Pilkada 2018.

Laporan : Julnadi Inderapura, Sawahlunto

Deri Asta Calon Walikota Sawahlunto 2018

Proses pendaftaran calon Walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 tahun 2018 telah dilaksanakan. Kemudian masuk pada tahapan verifikasi LHKPN sesuai dengan agenda KPU RI. Namun, masyarakat banyak yang belum mengetahui calon walikota dan wakil yang akan mereka pilih. Termasuk calon walikota Deri Asta merupakan kader partai PAN yang diusung Parpol Pengusung PAN memiliki 2 kursi Lembaga DPRD Sawahlunto, PPP memiliki 4 kursi, Nasdem memiliki 1 kursi dan partai pendukung Hanura, Perindo. 

Deri Asta menyebutkan bahwa mendasari untuk memilih maju menjadi calon walikota, adalah dulu di tahun 2013 lalu, kita pernah ikut Pilkada dan pada waktu itu gagal. Kemudian kita berpendapat bahwa waktu itu mungkin tidak suratan menjadi kepala Daerah maka belum diizinkan tuhan. Sampai kita putus putuskan bahwa setelah itu kita tidak akan ikut Pilkada kembali dan tidak ada niat untuk kembali. 

Tetapi terakhir kita dipanggil oleh Amran Nur (alm) tahun 2015 dan berdiskusi dengan beliau tentang ekonomi masyarakat Sawahlunto. Artinya ekonomi masyarakat Sawahlunto perlu perbaikan-perbaikan dan beliau (alh Amran Nur, red) meminta kepada kita. Kita pun mengetahui secara global tidak tidak bisa karena kita hanya sebagai anggota DPRD (Ketua komisi). Waktu itu laju pertumbuhan ekonomi secara nasional anjlok, maka berdiskusi kita dengan beliau. 

Artinya Sawahlunto termasuk daerah yang unik sebab dikatakan daerah petani tidak pula terlalu masif, karena lahan terbatas. Kemudian dibilang daerah tambang batu bara kita sudah mau habis. Jadi perlu inovasi baru yakni dibidang pariwisata yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Akhirnya diskusi tersebut sampai pada satu titik, artinya perlu sentuhan baru bahwa orang yang memiliki jiwa bisnis. 

Karena otonomi daerah saat ini di era reformasi ini, daerah ini oleh pemerintah pusat mirip perusahaan. Sehingga jika ingin berkembang perlu ada inovasi baru, sebab kita diberikan APBD dan DAU untuk membangun daerah. Jika ingin lebih, maka kembangkanlah itu, jadi perlu ada ivosi baru. Memang kita merasa keberatan, sebab maju di Pilkada bukanlah pekerjaan yang gampang, sebab butuh pengorbanan, biaya, waktu, tenaga,  fikiran dan perasaan. Maka, beliau (alm) menyampaikan satu titik adalah jika ingin di pandang orang, kita harus punya niat untuk merobah daerah. 

Kita berniat untuk membangun kota dan berkontribusi terhadap masyarakat Sawahlunto. Kalau kontribusi kita memiliki ilmu yang bisa kita darmabaktikan untuk membangun kota, itu yang kita punya. Jika kita membantu masyarakat dengan pinansial pribadi tentu terbatas dan berapa terbantunya masyarakat. Kalau ingin membantu dan mensejahterakan masyarakat harus dengan program dan posisinya harus sebagai posisi mengambil sebuah kebijakan. Kemudian sampai pada cerita pasangan ketika itu, kalau maju menjadi walikota berpasangan dengan siapa yang paling pas. Menurut beliau (alm) ketika itu berpasangan dengan pak Zohirin. 

"Ketika itu saya keberatan dengan pilihan Amran Nur, karena menurut saya pak Zohirin sudah tua dan kurang lincah mencari suara pendukung, sebab, untuk Pilkada dibutuhkan suara yang banyak," ujarnya. 

Kemudian, kata dia, Alm Amaran Nur menyanggah bahwa itukan cerita yang sekarang, Deri niatnya tadi apa, membangun kota. Maka, dikatakan bahwa Ilmu manusia itu tidak sempurna dengan adanaya Pilkada berpasangan, maka kalau bisa wakil dan pasangan itu berbeda dengan kita. Bukan berarti yang lain tidak bagus, nanti jika ilmunya mirip Deri, karena Deri orang swasta berpasangan dengan orang swasta jika diadukan maka tidak saling mengisi. Sesudah itu, jika kita berbicara tentang program-program yang bagus seperti ekonomi kerakyatan. Kemudian yang menjalankan siapa nanti adalah OPD, SKPD istilah dulunya dan Dinas kata masyarakat. 

"Jadi program yang bagus itu harus di evaluasi dan menempatkan orang sesuai dengan kapasitasnya. Nah, pengalaman ini ada pada pamong, birokrat, jadi kita meminta bantuan pada Zohirin untuk membuat struktur yang lebih baik, sebut Amran. Jadi, kolaborasi yang saling mengisi dan melengkapi," sebut pak Amran Nur meyakinkan. 

Setelah difikir dan dianalisa perkataan Amran Nur itu benar. Sebab, beliau (Amran Nur, red) hobi membuat program ekonomi kerakyatan, sebab beliau juga orang swasta dan pemerintahan tidak banyak yang dikuasai sehingga pak Zohirin yang membantu. Kalau kita orang swasta tentu berbeda perlakuan kita. Jika nanti ingin masyarakat sejahtera kita langsung instan dibantu kalau di aturannya tidak seperti itu ada hal-hal aturan dan mekanisme. Maka disamping umur yang berbeda, ego yang berbeda dan ilmu yang berbeda, maka dengan niat membangun kota pola kolaborasi yang cocok. 

"Ambo alah duo periode menjadi kepala daerah, memang menuntut ambo kalau bisa pasangan kalian berbedalah usia, jangan mirip. Kalau mirip itu, ego kalian akan mirip," ujar Deri meniru bahasa Amran Nur. 

Kunci kesuksesan pembangunan daerah yang pertama adalah hubungan kepada daerah dan wakil kepada daerah,Kemudian hubungan kepala daerah dengan DPRD dan hubungan kepala daerah dengan masyarakat. Artinya hampir 70 persen pasangan kepala daerah kabupaten/kota hampir berbenturan antara kepala daerah dan wakil. 

"Kalau sudah berbenturan, niat baij membangun daerah pasti tidak maksimal dan terkesampingkan karena berbenturan tersebut. Maka yang akan terjadi adalah kalian akan memikirkan diri masing masing. Ini adalah pengalaman pribadi ujar (alm) kepada saya," sebut Deri. 

Sampai pada suatu titik, hingga beliau (Amran Nur, red) meninggal maka ini adalah amanah. Hal itu, menjadi alasan untuk memutuskan diri untuk menjadi calon walikota. Selanjutnya, proses pendukungan dari partai politik secara kepartaian kota ada kader partai PAN. Kalau di PAN itu memang kalau ada kader yang ingin maju dan berminat maka itu menjadi prioritas utama. Hal itu didorong bersama dan bergantung pada situasi daerah termasuk dari kader sendiri yang berjuang untuk partai dan menginginkan pula kalau bisa pimpinan partai menjadi kepala daerah. 

Secara umum di tingkat pusat kalau kader kader partai itu bisa mengabdi untuk daerah, kemudian tidak dipandang sebelah mata. Untuk persoalan mahar politik yang lagi heboh tersebut, Kita tidak ada mahar politik. Termasuk Nasdem yang bukan partai kita mendukung tanpa syarat. Kalau partai kita sudah pasti sebagai kader partai politik ada maharnya. Nasdem sendiri saat bertemu dengan pengurus Nasdem, makan saja tidak dibolehkan dibayarkan. Karena bagi Nasdem jika kita membayar makannya terarti ada maksud. Hal itu dialami sewaktu bertemu dengan Ketua Nasdem di Padang, Nasdem sendi menyebutkan ada calon walikota potensi dan akan dilakukan survei terlebih dahulu. 

Kemudian setelah beberapa lama tidak ada komunikasi, kita mendapat telpon untuk mendapatkan rekomendasi dari partai Nasdem. Setelah mendapatkan rekomendasi dari partai politik masuk pada tahapan mendaftar sebagai calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sawahlunto. 

Selanjutnya kesibukan setelah mendaftar ke KPU maka tensi pekerjaan lebih meningkat oleh kesibukan. Selain pekerjaan kantor di lembaga DPRD Sawahlunto, kemudian masyarakat pemilih ingin mengetahui siapa yang akan mereka pilih jadi walikota. Selain kantor banyak dilapangan mendengarkan aspirasi masyarakat. 

Kemudian berkaitan dengan pembangunan dibidang pertanian, maka akan dilakukan pemetaan sebab konstruktur tanah yang berbeda. Maka, kita akan datangkan ahli apa yang cocok di tanam untuk perkebunan. Maka di buatlah program dan bantuan kepada masyarakat. Jika pun lahan pertanian kita tidak terlalu luas tapi masyarakat Sawahlunto 70 persen alah petani dan tetap menjadi program utama. 

Kemudian di bidang pendidikan, jika merubah nasib, maka kita akan menyekolahkan anak Sawahlunto ke jenjang perguruan tinggi. Sebab, kita sidah masuk pada era globalisasi, maka kita harua menyekolahkan anak kita ke perguruan tingga melalui beasiswa. Kita akan menyiapkan anak kita agar tidak menjadi objek, artinya menjadi buruh. Sebab, lulusan SMA pada era globalisasi hanya berlaku untuk buruh. Maka, ada dua opsi yang kita bangun beasiswa anak berprestasi akan dibuat beasiswa. Kemudian anak yang tidak mampu akan ada Kartu Indonesia Pintar. 

Selanjutnya, akan merubah status Sanggar Kelompok Belajar (SKB) menjadi Balai Latihan Kerja (BLK). Jika kita menginginkan anak kita menjadi lebih pintar maka perlu ada pusat pelatihan kerja dengan waktu yang berbulan bulan agar lebih mahir dan memiliki skil. Sehingga anak Sawahlunto siap berkopetisi dan bersaing di dunia kerja. 

Ali Yusuf Calon Walikota Sawahlunto 2018

Sementara itu, rencana program Ali Yusuf, sebagai calon walikota Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Maka, keinginan dan memutuskan diri untuk mencalonkan diri menjadi walikota Sawahlunto periode 2018-2023 didasari oleh keinginan untuk melanjutkan pembangunan yang terbangkalai seperti pembangunan infrastruktur yang belum selesai. Kemudian mewujudkan kota sebagai Center Sity dengan Den hard yang menjadi destinasi wisata baru di Sawahlunto. Kemudian religius dengan harapan shalat berjamaah di masjid dipenuhi oleh jemaah. Sesuai dengan visi misi melanjutkan pembangunan dan meningkatkan produktifitas dan kemandirian.

Ali Yusuf menyebutkan bahwa kalau mencari dukungan partai tidak sulit dan tidak ada kendala karena kita istiqamah sehingga didukung oleh PKPI, PKS, Golkar, PKB, Garindra dan Parsindo. Kita bertekat dan selanjutnya kita sampaikan visi misi seperti disampaikan kepada partai politik dan istiqamah. Sehingga apa yang ditargetkan dan diinginkan seperti PKS, Golkar, PKPI dan didukung tiga partai PKB, Garindra dan Parsindo menjadi partai pengusung dan pendukung walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023. 

"Selain itu, meski saat ini dihebohkan dengan mahar politik partai, tidak ditemukan adanya mahar politik saat mendapatkan rekomendasi. Berdasarkan visi misi kita yakin dan istiqamah serta menjalin komunikasi serta silaturrahim selama ini dengan partai politik baik Golkar, PKPI dan PKS maka tidak ada mahar politik. Makanya istiqamah, jika pakai uang mahar, maka hal ini tidak akan terpenuhi dan menyerahkan kepada allah," katanya. 

Selanjutnya, kata dia, setelah memutuskan untuk maju menjadi walikota aktivitas keseharian tetap melaksanakan pekerjaan rutin yang merupakan tugas utama bagi incumbent sebagai walikota dan wakil walikota. Tidak sedikit pun pekerjaan rutin yang terganggu meskipun telah masuk tahapan pendaftaran calon walikota di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sawahlunto. 

"Sejak pendaftaran calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 ke KPU, kemudian verifikasi LHKPN maka dari proses tersebut hingga penentapan calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 oleh KPU pada 12 Februari yang perlu disiapkan adalah sebagai incumbent tidak hanya berasumsi. Tetapi kita berbicara masalah data dan melihat kondisi ril di lapangan. Kemudian hal itu, yang akan di wujudkan dalam bentuk kegiatan sehingga tidak sulit lagi membahas apa permasalahan yang ada dalam berbagai bidang," paparnya. 

Apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan maka akan di tutupi oleh kelebihan untuk menyelesaikan pekerjaan kita dilaksanakan dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, Bidang Religius, Infrastruktur, Bidang ekonomi, Pertanian, Pariwisata dan Bidang Kesehatan. Semua bidang tersebut sudah mulai dan dilaksanakan maka dari itu, kami optimis menyampaikan segala bidang tersebut di selasaikan. Karena dengan waktu yang singkat membuat pembangunan masih belum maksimal. Bukan berarti kami tidak bekerja, sebab membangun dan membuat perubahan tidak semudah membalikkan telapak tangan. 

Meskipun demikian segala bidang tersebut telah dibuktikan sehingga banyak memperoleh penghargaan, seperti WTP, Adipura, Iven SISCa, Maestro Budaya menjadi Kynot Speaker den hard Belanda. Maka, prestasi tersebut menjadi faktor pendukung bagi partai politik untuk ikut mengusung, mengingat sipak terjang dan kiprah kami. Sebab, berbicara politik tidak hanya dalam daerah namun kita mampu berbicara di tingkat nasional maupun internasional dan sudah di buktikan. Sehingga Sawahlunto tidak lagi di pandang sebelah mata, terutama menjalin hubungan dengan Center Sity den hard. 

Kemudian bidang pendidikan, menjadi SMPN 2 menjadi unggul dan dilakukan pemondokan sebagai hafiz quran dan sedang berjalan. Maka, untuk naik siswa menghafal 1jus persemester hingga tamat siswa telah mambi hafal 6 juz alquran. Kemudian, kita ingin menuntaskan hal tersebut dengan membangun SMA unggul, sehingga tamat dari SMPN uggul bisa langsung melanjutkan ke SMA Sumbar unggul di bidang hafiz quran. 

Selanjutnya, membangun perguruan tinggi di Sawahlunto merupakan cita cita selama ini yang sudah ada titik terang dengan masuknya PKB-NU yang akan memfasilitasi untuk membangun perguruan tinggi Prof Mr Muhammad Yamin. Ini yang menjadi motivasi oleh bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Iman Nahrawi untuk datang ke Sawahlunto. 

Kemudian, fokus pembangunan kita pada semua sektor yang menjadi prioritas kita termasuk religius dengan harapan penganut agama muslim shalat berjaah di masjid. Sehingga program maghrib mengaji dan subuh berjemaah tentunya masjid dan mushala ramai oleh jemaah. Maka dari itu, akan di perbaiki sarana dan prasarananya dengan melakukan renovasi. Selanjutnya bidang ekonomi menumbuhkan kembangkan UKM kampung produktif, sehingga menambah pendapatan keluarga. 

Kemudian bidang kesehatan yang akan di tonjolkan adalah jaminan kesehatan seluruh masyarakat kota Sawahlunto tanpa ada pengecualian. Sebab, jaminan kesehatan oleh pemerintah melalui APBD provinsi, APBN Pusat. Kemudian yang tidak masuk pada APBN pusat APBD provinsi, maka seluruh masyarakat di tanggulangi oleh APBD Kota Sawahlunto. Maka diperkirakan pada tahun 2018 ini di siapkan anggaran Rp 6,8 miliar. 

Kalau sudah ada jaminan kesehatan masyarakat seluruhnya tanpa melihat golongan, Ras dan sebagainya hal itulah hak hidup dan jaminan kesehatan. Kemudian ada peraturan Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa adanya hal untuk warga negara ada JKN (jaminan kesehatan nasional) yang menjadi pegangan dan dasar. Maka, seluruh warga kota Sawahlunto lebih dari 64 ribu jiwa akan mendapatkan JKN dari APBD kota Sawahlunto. 

Gagasan ini didapatkan dari Belanda, karena di seluruh provinsi di negara tersebut dijamin kesehatannya oleh negara. Maka, hal inj yang akan diterapkan di kota Sawahlunto pasa bulan Oktober-November 2017 lalu, sudah mulai dilakukan penataan dan pemetaan. Sehingga tahu 2018 ini sampai bulan Oktober mendatang warga Sawahlunto sudah di jamin kesehatannya oleh pemerintah daerah, prov dan pusat. 

Kemudian selain JKN masyarakat akan dilayani oleh dokter dan bidan, biasanya masyarakat datang ke puskesmas berobat, tetapi nanti kita akan ada benter dokter keluarga yang datang kerumah dan mulai dilakukan pemetaan. Sudah di datangi rumah masyarakat oleh petugas dengan harapan warga yang berumur 60 ke atas atau lansia tidak lagi datang ke puskesmas tetapi dokter yang datang ke rumah dan sekarang juga dalam penataan serta pemetaan. 

Fauzi Hasan Calon Walikota Sawahlunto 2018

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan tahapan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 banyak melakukan kegiatan blusukan. Meskipun bakal calon belum mengadakan pertemuan-pertemuan karena masih menunggu penetapan calon dan nomor urut oleh KPU Sawahlunto. Seperti yang disampaikan oleh Fauzi Hasan sebagai calon walikota Sawahlunto periode 2018-2023. 

Fauzi Hasan, Calon Walikota Pemilu Kada 2018, mengatakan bahwa berdasarkan rekomendasi dari Partai Demokrat pusat tentu yang bisa menjelaskannya adalah Eka Putra Bendahara DPP Partai Demokrat yang menentukan adalah rekomendasi dari pusat atas pencalonan diri saya sebagai calon walikota Sawahlunto periode 2018-2023. 

"Meskipun berdasarkan pemberitaan minggu lalu bahwa LHKPN saya sebagai calon walikota termiskin. Sementara Parpol lain sibuk membahas mahar politik untuk mendapatkan dukungan. Namun Parpol Demokrat ingin mencalonkan saya dan hal itu yang ingin saya ketahui dari Eka Putra kebetulan beliau bersama dengan saya saat ini. Silahkan bertanya pada orang Demokrat sebab pemilu akan lebih dekat lagi," ujar Senin, 22 Januari 2018. 

Eka Putra, Wakil Bendahara Umum DPP Demokrat (Pejabat Utama) Partai Demokrat menyebutkan bahwa Fauzi Hasan mencalon sebagai walikota tidak terkait dengan mahar, meskipun saat ini ada Parpol yang heboh dengan persoalan mahar politik. Tetapi bentuk dukungan terhadap Fauzi Hasan sebagai calon walikota Sawahlunto mengacu pada budaya masyarakat Sumatera Barat. 

"Berbicara mahar Fauzi Hasan adalah kader utama partai Demokrat, jadi beliau (Fauzi Hasan, red) ini tidak dipungut biaya apa pun untuk sebagai syarat bisa mencalonkan diri sebagai walikota Sawahlunto periode 2018-2023 tanpa mahar. Karena Fauzi Hasan adalah kader partai, malahan saya di tugaskan untuk bagaimana Fauzi Hasan bisa menang Pilkada 2018, jadi tidak ada kata mahar," katanya. 

Ia menyebutkan bahwa Fauzi Hasan adalah kader partai yang akan dibekali langsung oleh ketua umum partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10-11 Maret mendatang di Sentul, Jakarta. Jadi calon walikota dan wakil, gubernur yang merupakan kader Demokrat akan dibekali langsung oleh SBY, yang mana dalam hal ini Sawahlunto adalah kader Demokrat terbaik kami. "Malah kita yang akan membantu mengirim atribut  ke Sawahlunto," katanya. 

Kemudian, kata dia, partai Demokrat berbanding dengan PDIP dengan suara 5 kuris di lembaga DPRD Sawahlunto, 3 kuri Demokrat dan 2 kursi PDIP. Karena kita ada budaya dengan falsafah 'dima bumi di pijak, disinan langik di junjung' maka untuk Sawahlunto Demokrat berkualisi dengan PDIP. Karena politik itu dinamis dan kualisinya bisa dengan parpol apa saja, namun di Sawahlunto Demokrat dengan PDIP sudah sehati. Pilihan terbaik kami adalah Fauzi Hasan dengan ketua DPC PDIP Sawahlunto Dasrial Ery. 

"Pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 Fauzi Hasan-Dasrial Ery ini telah kami survei. Saya mengikuti semua proses mulai dari awal yang dibawa oleh Ketua DPD Demokrat yang lama Asrijal berapa calon yang dibawa ke Jakarta. 

Kebetulan saya sendiri yang langsung Komisi Pemenangan Pemilu (KPP) Partai Demokrat, kemudian sudah beberapa pasang akhirnya jatuh pada pilihan tetap pada kader. Karena surveinya dari pusat bukan dsri survei kandidat, yang bisa melawan incumbent adalah pasangan Fauzi Hasan-Dasrial Ery. Tentunya harus bekerja sama dengan masyarakat," paparnya. 

Ia mengungkapkan bahwa salah satu dalam survei tersebut Sawahlunto ingin perubahan dan ingin sosok baru sebagai walikota dan wakil walikota. Dengan ini masyarakat ingin melihat pasangan Fauzi Hasan-Dasrial Ery berpeluang membawa Sawahlunto ke arah yang lebih baik. Kemudian untuk berkualisi dengan PDIP ini bukan di Sawahlunto saja, namun tempat lain yang melaksanakan Pilkada serentak 2018 juga ada. Karena Pilkada 2018 ini ada di 171 baik gubernur, bupati dan walikota. Jadi kualisi kami bukan di Sawahlunto saja, seperti di Kalimantan Barat. 

"Ketua DPD Demokrat kader terbaik berpasangan dengan PDIP yang merupakan bupati maju sebagai gubernur. Namun terbalik, disana Demokrat sebagai wakil gubernur dan PDIP sebagai calon gubernur sedangkan Sawahlunto Demokrat calon walikota. Meskipun Sawahlunto Demokrat-PDIP mendapatkan lima kursi harus yakin menang Pilkada 2018. Kami akan mengirimkan tim ketua DPD akan menempatkan wakil ketua DPD untuk in cast disini dan DPT saya langsung yang turun. Kehadiran saya ke Sawahlunto ini bagaimana mencari informasi-informasi dan mencari solusi bagaimana Fauzi Hasan-Dasrial Ery menang Pilkada 2018 karena target kami disini menang," jelasnya.  

Selanjutnya, kata dia, aktivitas setelah selasi pendaftaran pencalonan walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sawahlunto sebagai agenda rutin akan bersosialisasi. Meskipun kader kami sebagai kader terbaik termiskin karena saat ini politik bukan lagi mony politik. Tetapi kami punya cost politik yang mana biaya operasional tentu kami dukung bagaimana pun caranya. Ibarat pepatah 'indak kayu janjang di kapiang' dan kami masih memegang itu. 

"Saya juga orang yang berasal dari sini bagaimana pun juga, Ketua umum kami sudah memutuskan untuk kader kami maju, tentu kami akan suppor full. Boleh calon kami itu yang paling miskin LHKPN nya, tetapi pergaulan beliau banyak dan sangat luar biasa, banyak sahabat, simpatisan dan teman-temannya yang akan mendukung. Karena Fauzi Hasan betul-betul mengabdi mengabdi untuk Sawahlunto dengan sisa hidupnya. Bagaimana kota Sawahlunto lebih baik dan lebih maju kedepannya. Bagaimana sumber PAD nya bisa meningkat dan disiapkan oleh kader kami," sebutnya.  

Eka Putra menjelaskan bahwa visi misi 2018-2023 adalah untuk rakyat, kemi selalu peduli dan memberikan solusi. Itulah visi misi yang di jabarkan calon kader partai Demokrat secara nasional. Para calon kader kami akan menjabarkan kelapangan solusi itu banyak jenisnya, namun yang terpenting rakyat adil, makmur dan sejahtera. Untuk itu, lebih jauh kapasitasnya ketua umum yang akan menyampaikan pada para kandidat kami yang maju pada tanggal 10-11 Maret di Jakarta. Bahwa kandidat dan kader kami akan dibekali selama dua hari dan akan di gempur dengan strategi semacam apa supaya kader kami bisa menang. Jadi dua hari di Sentul tentu visi misi kandidat sudah punya. 

"Berdasarkan pengalaman saya dipusatkan dan daerah bahwa incumbent survei nya di bawah 50 persen tidak bisa menang. Dalam hal ini saya melihat kemarin untuk Pilkada 2018 Sawahlunto dijatuhkan dukungan kepada Fauzi Hasan-Dasrial Eri survei incumbent jauh berbeda dengan Fauzi Hasan-Dasrial Eri. Kecuali incumbent di atas 50 persen beru berat melawan," ujarnya.  

Tetapi, kami pada bulan Maret mendatang akan melakukan survei kembali. Zainal ketua tim pemenang berama timnya akan melakukan survei sejauh mana basis yang bolong akan kami arahkan dan itu rahasia kami. Tetapi kami yakin menang, karena survei incumbent waktu menetapkan pasangan ini dibawah 50 persen. Jadi peluang ada dan kepuasan masyarakat itu ada, dan itu menjadi dasar kami merekomendasikan Fauzi Hasan-Dasrial Eri bakal calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023. 

Sementara itu, Fauzi Hasan bakal calon walikota Sawahlunto periode 2018-2023 menyatakan bahwa setelah mengikuti proses tahapan KPU Sawahlunto kegiatan kami bersama Fauzi Hasan-Dasrial Ery banyak blusukan dan dialog dengan masyarakat dan belum melakukan pertemuan-pertemuan. 

"Pertemuan-pertemuan akan dilakukan setelah nomor urut keluar, tetapi pendekatan ala Jokowi Dodo ini kelihatannya 'mangkus' sekarang. Sebab rakyat sudah bosan dengan pidato pidato, mungkin kita lebih sering berdialog dengan masyarakat fes tu fes dari hati ke hati, sehingga apa yang mereka rasakan bisa sampaikan secara langsung. Jadi, kita bangun komunikasi dua arah dan harapan kepada masyarakat jangan segan segan saja, memberikan kritik dan masukan serta datang kapan saja," tuturnya. 

Kemudian, lanjut dia, dukungan dari keluarga untuk maju sangat mensuppor dan akan menjadi ibu yang baik. Namun yang kita harapkan adalah bagaimana untuk para ASN yang selama ini ikut-ikutan politik sebaiknya mereka netral saja. Karena ada isu-isu ASN akan "dilakukan" mutasi, tidak ada demdam kita akan selalu berbicara kompetensi. 

"Semua kempetensi itu dibuktikan pada saat saya menjabat wakil walikota Sawahlunto pada era Amran Nur. Pada era pak Amran Nur dulu saya memang berbicara kompetensi antara 'ligh and dish lingh' dan mungkin sebagian ASN sudah tahu bagaimana komunikasi dengan saya. Ini modal sebagaimana dikatakan Eka Putra tadi kedekatan saya dengan masyarakat dan kedekatan saya dengan birokrat Insyaallah akan menjadi strong poin saya untuk maju," imbuhnya. 

Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2008 maju Pilkada dan menang di tiga kecamatan. Berbicara tentang mekanisme blusukan penuh dengan trik. Namun demikian kita sekarang sudah e KTP ini kita terlindungi sebagian walaupun kita manusia, kita akan punya sisten dan itu akan dilaksanakan pemantauan. Selanjutnya aktivitas hari ini fokus dan faigh di lapangan tidak ada waktu yang tidak dilakukan untuk bersosialisasi. Kita akan sampaikan visi misi dengan bahasa yang sederhana, yang populer dan bisa mereka serap apa yang kita inginkan. 

"Isu dan animo yang beredar untuk menggantikan walikota ini dengan momentun yang kita manfaatkan. Pengalaman saya dengan Amran Nur ada beberapa opsesi dan ada beberapa kegiatan saya dengan Amran Nur belum terlaksana dengan maksimal. Yang jelas kita lakukan adalah membangkitkan ekonomi kerakyatan. Wajib kita laksanakan dan kita utamakan dengan inovasi-inovasi," katanya. 

Tingkatkan Lingkungan Bersih Pertahankan Adipura

Pemerintah Kota Sawahlunto melalui Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya strategis dalam mempertahankan Piala Adipura yang telah diraih Kota Sawahlunto tahun 2017 lalu. Uapaya strategis tersebut adalah memberikan sosialisasi bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan kota. 

"Hal ini penting untuk dilakukan sehingga masyarakat akan memiliki kesadaran tentang arti pentingnya menjaga kebersihan baik bagi lingkungan tempat tinggal maupun bagi kesehatan," ujar Ali Yusuf Walikota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat kepada Penulis, Rabu, 3 Januari 2018. 

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk mengaktifkan bank sampah, melengkapi sarana dan prasarana titik pantau yang telah ditentukan dalam penilaian Adipura. 

"Kita melibatkan stakeholder yang menjadi titik pantau penilaian untuk bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan juga menjadi langkah strategis yang aka dilakukan," katanya. 

Ia menyebutkan bahwa pihaknya akan memperluas pelayanan armada persampahan hingga maksimal untuk 37 desa dan 10 kelurahan di Kota Sawahlunto. Kemudian memberikan reward kepada pasukan kuning dengan harapan untuk meningkatkan kinerja memelihara kebersihan dan keindahan. 

"Seperti diketahui bahwa sebelumnya Kota Sawahlunto telah berhasil meraih Piala Adipura kategori Kota Kecil. Penghargaan dibidang kebersihan itu diterima langsung oleh Walikota Sawahlunto, Ali Yusuf dari Presiden Joko Widodo dalam acara Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017 lalu," 

Ali Yusuf mengatakan, Adipura yang diperoleh Sawahlunto adalah buah kerja keras bersama seluruh stakeholder dalam menjaga dan memelihara kebersihan kota ini. Setelah sembilan tahun menanti hadirnya kembali adipura.

"Apresiasi juga kita berikan kepada 'pasukan kuning' yang terus membaktikan diri menjaga kebersihan kota ini, "ujarnya.

Selai itu, kata dia, pemerintah kota juga diberikan apresiasi pada anak-anak yang tergabung dalam Polisi Kebersihan Lingkungan di SD Negeri 13, SD Negeri 10 dan SD Negeri 3 di Lubangan Panjang yang ikut mengkampanyekan jaga lingkungan sert menjaga kebersihan. 

"Bentuk kampanye, memberikan bunga sebagai bentuk mengingatkan pada pejabat daerah dan warga kota yang khilaf membuang sampah tidak pada tempatnya," katanya. 

Ali Yusuf menjelaskan bahwa diperoleh piala Adipura menjadi motivasi bagi seluruh stakeholder agar terus menjaga dan memelihara kebersihan kota. Sehingga, bisa terus mempertahankan dan meningkatkan kategori Adipura yang diperoleh. 

"Sebagai Kota yang punya visi wisata, kebersihan menjadi faktor utama dan sangat identik dengan kebersihan untuk menarik kunjungan wisatawan. Mari tersenyum dengan lingkungan bersih," tuturnya

Tahun 2018 Fokus Membangun Objek Wisata

Pemerintah Kota Sawahlunto melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun 2018 fokus melakukan pembenahan dan lanjutan pembangunan serta pengembangan beberapa kawasan objek wisata yang ada di kota tersebut. Pembenahan objek wisata tersebut merupakan lanjutan pembangunan tersebut akan dilakukan diantaranya di Kawasan Puncak Cemara, Kelok 16 dan destinasi Puncak Batu Runciang di Dusun Sungai Cacang Desa Silungkang Oso, Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat.  

"Untuk di kawasan Puncak Cemara, pengembangan mengacu pada master plan yang telah disusun dimana kami akan melanjutkan penambahan fasilitas atau amenitas wisata antara lain seperti pembangunan foodcourt dan souvenir shop, penataan area parkir, serta penambahan fasilitas bermain bagi anak dan remaja," ujar Ali Yusuf Walikota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, kepada Penulis, Rabu, 3 Januari 2018. 

Ia mengatakan bahwa untuk pengembangan kawasan Kelok 16 direncanakan penambahan fasilitas umum seperti toilet, penataan taman dan pesdestrian serta penambahan beberapa bangunan gazebo. Untuk destinasi Puncak Batu Runciang, hingga saat ini pengembangan destinasi tersebut murni swadaya masyarakat sekitar, yang telah berinisiatif dalam memanfaaatkan potensi alam desa mereka sebagai destinasi wisata yang unik. 

"Kedepan, konsep pemberdayaan masyarakat akan terus kami dorong melalui kelembagaan resmi yakni Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Selain itu, pemerintah melalui dinas terkait akan membantu meningkatkan aksesibilitas dan amnetis dikawasan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya. 

Ia menyebutkan bahwa terkait dengan objek wisata yang dikelola oleh PT. WWS dan OPD lainnya, Walikota menjelaskan bahwa pihaknya melalui dinas terkait terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mendorong pengelolaan yang profesional dan ramah pengunjung. 

"Disamping itu, kami juga melakukan promosi baik ke dalam maupun ke luar daerah untuk mendorong angka kunjungan wisatawan ke objek-objek wisata yang ada di Kota Sawahlunto," paparnya. 

Ia menyebutkan bahwa untul objek wisata puncak cemara telah dilakukan pembenahan dan tambahan arena bermain. Sebab puncak cemara merupakan wahana bermain remaja. Sehingga puncak cemara tersebut dibagi menjadi dua level. 

"level bahwa untuk tambahan arena bermain anak berupa outbond dan air mancur. Sehingga anak-anak dapat beraktivitas dan bermain air," katanya

Empat Sektor Pendampingan Khusus Komisi Pemberantasan Korupsi

Ada empat sektor memperoleh pendampingan khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dari sepuluh sektor dampingan. Sektor kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan pendapatan daerah memperoleh pendampingan khusus KPK. KPK menilai empat sektor tersebut memiliki anggaran besar serta berhubungan langsung dengan masyarakat dan rawan korupsi. Kemudian transparansi melalui apblikasi berbasis sistem informasi. 

"Hakikatnya sepuluh sektor yang diberi pendampingan KPK, namun secara khusus pada sektor kesehatan, pendidikan, pendapatan daerah dan pekerjaan umum. Kemudian pendampingan KPK disektor kesehatan yakni transparansi melalui aplikasi berbasis sistem informasi. Selanjutnya kreditasi layanan serta izin atau legalitas pelayanan prima dan pengelolaan dana kapitasi BPJS," ujar Adlinsyah M Nasution, (Coki) Koordinator Wilayah III Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) Republik Indonesia pada Sosialisasi Anti Korupsi dan Sosialisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Hall PT Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin (PTBA-UPO), kepada Penulis, Kamis, 13 Desember 2017. 

Kemudian lanjut dia, Sektor pendidikan yakni pengawasan penyaluran dana BOS, pungutan liar dan mekanisme pengendalian oleh dinas terhadap sekolah. Kemudian pengembangan PPDB online, transparansi pengangkatan kepala sekolah harus jelas serta transparansi SK kenaikan pangkat guru. Selanjutnya perbaikan tata kelola sekolah dan transparansi dana komite sekolah serta pemerataan tenaga pengajar.

"Kemudian di sektor pendapatan daerah dan optimalisasi pendapatan daerah melalui optimalisasi pungutan PBB serta pembenahan tata kelola izin reklame juga rawan korupsi. Sedangkan di sektor pekerjaan umum baik terhadap pengawasan pengadaan kerja konstruksi kemudian penentuan HPS secara objektif serta kick back (gratifikasi) dari kontraktor. Kemudian sanksi tagihan denda terhadap kontraktor yang menyimpang dari kontrak pekerjaan," tuturnya.

Ia menyebutkan bahwa potensi korupsi terjadi di pemerintah daerah berada proses penyusunan dan alokasi APBD, kemudian pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya pelayanan publik pada perizinan, aparat pengawas internal pemerintahan dan manajemen SDM. 

"KPK selalu menutup celah peluang korupsi dengan terus memperbaiki sistem pelayanan publik dan pemerintahan. Kalau titik rawan sudah dikunci KPK, apalagi yg akan di korupsi, kecuali pengabdian. Soalnya, di sistem yang tidak baik, celah korupsinya pasti banyak," katanya. 

Pada kesepakatan tersebut, Adlinsyah M Nasution mengingatkan bahwa mensosialisasikan Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang dihadiri oleh seluruh Stake Holder Sawahlunto supaya PPTSP gencar dalam mengenalkan dan mengajak masyarakat menikmati pelayanan yang telah diprogramkan. Kemudian PPTSP dapat menginfomasikan pada masyarakat tata cara yang jelas. Misalnya dengan membuat sebuah baliho besar di Pasar, agar masyarakat tahu dan tidak bertanya lagi dalam mengurus perizinan. 

"Tidak ada gunanya pelayanan publik jika masyarakat tidak menikmati. Saya minta seluruh stake holder dapat mendukung kesuksesan program ini. PPTSP Sumatera Utara pernah kena Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) pada bulan september lalu, beberapa orang termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga ikut terjaring pada masalah pengurusan izin air bawah tanah. Saya sudah membicarakan hal ini pada Polda agar selanjutnya Sumatera Barat dapat dibackup agar program yang telah berbusa dibuat Joko Widodo Presiden Republik Indonesia ini dapat juga dijalankan terus di Sumatera Barat," jelasnya.

Adel Wahidi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menyebutkan bahwa pelayanan masyarakat harus Sawahlunto mendapat kartu kuning. Terutama pelayanan dibidang kesehatan, pelayanan dibidang pendidikan. Selanjutnya, Sawahlunto merupakan kota wisata seharusnya pelayanan kelada masyarakat harus maksimal. 

Pemerintah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pihak penyelenggara pelayanan publik seperti Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Capil dan Kependudukan dan Iainnya agar dapat melaksanakan sesuai dengan amanat dari UUD. 

UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan pada kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskrimatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 

Dalam memberikan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara termasuk tingkat Desa dan Kelurahan sangat rentan dengan kejadian tindakan korupsi. Untuk itu kami harapkan kepada seluruh peserta pertemuan yang hadir pada hari ini agar dapat mengikuti acara sampai selesai. Sehingga akan menambah ilmu dan pengetahuan khususnya untuk pencegahan tindakan korupsi di Kota Sawahlunto.

Ali Yusuf, Walikota Sawahlunyo mengatakan terima kasih pada narasumber yang telah menjelaskan tentang tindak pidana korupsi yang akan merugikan negara dan masyarakat ini. Semoga melalui kegiatan Sosialisasi Program PTSP, anti korupsi ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan yang diberikan pada masyarakat. 

Korupsi merupakan permasalahan yang marak terjadi di Indonesia. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat dan negara, ini dikarenakan KKN hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih sehingga orang-orang kecil dan jujur akan dirugikan. Tanggapan korupsi selalu identik dengan buruk, hina, tidak mulia, kotor, merugikan bangsa dan negara. 

Korupsi bukanlah masalah KPK, LSM, Kepolisian, Kejaksaan dan orang-orang yang bergerak dibidang hukum. Korupsi adalah masalah bangsa yang merupakan tanggung jawab setiap orang, untuk dapat melakukan pencegahan, minimal untuk dirinya sendiri. Pada saat ini mindset publik (masyarakat) bahwa korupsi sudah membudaya dan suiit untuk dihapuskan. 

Maka dan itu penting untuk mengetahui ilmu tentang perlawanan korupsi pemberantasan korupsi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain pencegahan, pengawasan dan penindakan. Apabila korupsi dapat dicegah dan dihindari sejak awal, maka tidak ada kerugian negara, tidak pedu ada penyelidikan perkara korupsi, dan tidak perlu ada pengadilan perkara korupsi.

Melalui kegiatan Sosialisasi Program PTSP, Anti Korupsi dan Pelayanan Publik ini dapat memberikan dampak yang sangat signiflkan terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Nara Sumber Bapak Coki dan Bapak Adel semoga mendapat berkah dan ridho dari Allah SWT. Dan terima kasih juga kepada panitia sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik.