Rapat Pleno Terbuka Pengambilan Nomor Urut Paslon Walikota dan wakil walikota Sawahlunto

Tiga Pasangan calon (Paslon) walikota dan wakil walikota Sawahlunto Pemilukada 2018 mengambil nomor urut. Pengambilan nomor urut pasangan calon pada rapat pleno terbuka di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sawahlunto. Pengambilan nomor urut pasangan calon di pandu oleh Zawil Husaini Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Sawahlunto. 

"Pengambilan nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto sangat penting, karena peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 termasuk empat kota yang sedang melaksanakan pilkada serentak di Sumatera Barat," ujar Afdhal Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sawahlunto, saat Rapat Pleno Terbuka Lapangan Ombilin Sawahlunto, Selasa, 13 Februari 2018. 

Ia menyebutkan bahwa pasangan calon walikota dan wakil walikota akan menjadi bagian dari desain dari alat praga kampanye sudah ada disudah di depan mata. Sebab, pada tanggal 15 Februari sudah mulai berkampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota. Maka, tim sukses pasangan calon kampanye dan tim sukses wajib mendaftarkan diri ke KPU Sawahlunto. 

"Penyelenggara pemilu harus fair dalam menyelenggarakan pemilu termasuk KPU. Kemudian peserta pemilu juga harus fair dan sama-sama mengawasi penyelenggaraan pemilu. Sehingga tim sukses melaksanakan kampanye dengan fair pula dan tidak berkampanye hitam, sara dan money politik. Launching kampanye penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota Sawahlunto telah ditetapkan oleh KPU. Rapat pleno terbuka mengambil nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto," katanya. 

Akaswita, Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum, membacakan tata tertib rapat terbuka dalam mengambilan nomor urut calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto tahun 2018. "Pengundian nomor urut pasangan calon dipandu oleh divisi teknis KPU Sawahlunto. Tidak berhak melakukan iterupsi dalam menetapan nomor urut," katanya. 

Zawil Husaini, divisi teknis komisi Pemilihan Umum Sawahlunto memandu pengambilan nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto. Sebelum mengambilan nomor urut dilakukan pengambilan nomor antrian untuk mengambil nomor terlebih dahulu. 

Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan nomor urut oleh calon walikota sesuai dengan nomor antrian. Maka, Pasangan nomor urut 1, Fauzi Hasan-Dasrial Ery, nomor urut 2 Ali Yusuf-Ismed dan nomor urut 3, Deri Asta-Zohirin Sayuti. 

Masing-masing calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto diberikan kesempatan untuk berorasi. Fauzi Hasan-Dasrial Ery mendapatkan nomor urut 1 alat praga kampanye.

"Apa yang diinginkan nomor 1 Sawahlunto bangkit, dan nomor 1 menang. satu tusuk, dua lipat dan tiga masukkan dalam kotak," ujar Fauzi Hasan Calon walikota Sawahlunto. 

Kemudian, Ali Yusuf-Ismed (Alis) mendapatkan nomor urut 2. "Nomor urut 2 merupakan salam literasi dan lanjutkan pembangunan 5 tahun ke depan," ujar Ali Yusuf calon walikota Sawahlunto. 

Deri Asta-Zohirin Sayuti, mendapatkan nomor 3. "Pagi tadi saya shalat subuh, berdoa meminta nomor urut 3 akhirnya dikabulkan. Satu ambil, dua buka, tiga coblos," ujar Deri Asta.

Sementara itu, Amnasmen, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat menyebutkan bahwa dalam waktu yang tidak jauh berbeda sudah menetapkan pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman, Padangpanjang, Sawahlunto dan Kota Padang. Namun ada satu pasangan independen untuk kota Padang tidak di tetapkan karena tidak memenuhi syarat menjadi calon walikota dan wakil walikota Padang. 

"Pada hari ini rapat pleno terbuka pencabutan nomor urut, ada yang dilakukan pagi ini, ada yang siang dan ada yang mal hari ini seperti Padangpanjang. Hari ini proses sudah berjalan dengan baik, komdusif dan diikuti olej seluruh hampir lapisan masyarakat. ini merupakan suatu proses mengambilan nomor yang baik dan bisa disaksikan oleh masyarakat untuk kemeriahan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto yang lebih baik," katanya usai Rapat Pleno Terbuka Pengundian nomor urut calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto. 

Ia menyebutkan bahwa setelah penetapan nomor urut pasangan calon kemudian tiga hari seluruh pasangan calon telah berhak melakukan kampanye. Kemudian KPU Sawahlunto telah telah menyampaikan tata tertib berkampanye, terutama kepada pasangan calon, bagaimana sesungguhnya tata tertib berkampanye. 

"Kita mendorong seluruh pasangan calon lebih banyak menyampaikan gagasan-gagasan ke pada publik. Kemudian pasangan calon lebih banyak menyampaikan visi misi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui kapasitas dan pemikiran pasangan calon untuk Sawahlunto ke depan," katanya. 

Ia berharap bahwa dalam melakukan kampanye diharapkan pasangan calon lebih banyak mengumbar janji janji sehingga pada akhirnya tidak mereka penuhi. Diharapkan kepada pasangan calon lebih banyak melakukan dialog dan melakukan pertemuan dengan masyarakat, menyampaikan gagasan-gagasan. Hal ini merupakan disain yang kita bangun berkampanye dengan pasangan calon. 

"Keempat kota yang sedang melakukan pemilihan tentunya target kita adalah sukses dalam penyelenggaraan pemilu. Pertama sukses dalam aspek teknis yang dilakukan KPU. Kedua, bagaimana proses tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketiga sukses sebagai peserta pemilu yang melakukan seluruh proses tahapan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat sukses dalam partisipasi," tuturnya. 

Selanjutnya tambah dia, kita berharap Sawahlunto ini bagaimana masyarakat lebih maksimal datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Tentu hal tersebut diiringi dengan proses kampanye masyarakat betul-betul mengetahui hingga 90 hari ke depan siapa yang akan mereka pilih dan masyarakat tidak bingung lagi. Makanya pasangan calon walikota dan wakil walikota lebih banyak turun ke bawah. Jangan hanya dengan jargon-jargon media yang mereka gunakan. 

"Kita harap dan mewanti-wanti kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk betul-betul memahami bahwasanya agae tidak melakukan posisi keberpihakan dalam salah satu pasangan calon. ASN boleh memahami kampanye ASN karena mereka merupakan pemilih namun dilarang keras untuk melakukan posisi keberpihakan terhadap pasangan calon. Hal ini diharapkan untuk dapat disampaikan kepasa seluruh pegawai yang ada di kota Sawahlunto," paparnya

Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sawahlunto mulai melakukan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto (Pilkada 2018), Zawil Husaini Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sawahlunto melaksanakan apel kesiapan PPDP di Taman Makam Prof Mr Moh Yamin, pada Sabtu, 20 Januari 2018. Apel kesiapan dalam pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Data dari formulir Model A. KWK (hasil sinkronisasi data DP4 yang diterima dari KPU RI) dengan data Calon Pemilih dengan menunjukkan NKK dan KTP elektronik.

"Apabila cocok nomor NKK dan NIK pada Model A. Kemudian KWk dan cocok data identitas calon pemilih, maka PPDP memberi tanda centang pada kolom keterangan. Apabila NKK dan NIK cocok, tetapi identitas tidak cocok, PPDP memperbaiki data calon pemilih yang tidak cocok," ujar Zawil Husaini, divisi teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sawahlunto, kepada Penulis, Sabtu 20 Januari 2018. 

Ia menyebutkan bahwa apabila calon pemilih bukan KTP elektronik atau KTP lama atau belum ada KTP elektronik, maka calon pemilih ditandai untuk diminta mengurus KTP elektronik dengan mendatangi Disdukcapil untuk rekam KTP elektronik.

"Apabila data pemilih tidak memenuhi syarat dicoret, yaitu meninggal dunia, pindah domisili, menjadi TNI/Polri, dibawah umur atau tidak dikenali. PPDP wajib memperhatikan calon pemilih disabilitas tuna daksa, netra, grahita, wicara, dan disabilitas lain nya. Kegiatan ini dihadiri oleh KPU kota, PPK, Panwascam, Camat, Kades Talawi Mudik, Babinsa, PPS, Pengawas Desa dan PPDP," sebutnya. 

Ia mengatakan bahwa dusun Tapian amba, coklit dilakukan terutama kepada kepala desa, terjadi perubahan data, Kepala desa tidak terdata sebagai pemilih anak dan istri terdata sebagai pemilih. Maka pak desa di masukan pada formulir pemilih baru. Kemudian tempat kedua rumah pak dusun mereka lengkap dan terdata dalam dalam data pemilih cuma punya KK dan KTP. 

"Kemudian yang ketiga semuanya belum terdapat dalam data pemilih dan dimasukkan dapat formulir KWK. Pemilihan bsru tiga orang. ke empat ditemukan pemilih yang anaknya masuk dalam daftar pemilih tetapi suaminya tidak. Maka dimasukkan kepada daftar pemilih baru, secara yang lain lengkap ada kk dan KTP," tuturnya. 

Selanjutnya kata dia, rumaj yang ke lima dua orang pemilih memiliki KK lengkap dan menempelkan stiker dan model A1 pemilih. Belum ada masalah yang signifikan dan proses coklit berjalan lancar. 

"Untuk coklik dilaksanakan dalam sehari paling kurang lima buah rumah. Kalau misalnya dalam rumah tersebut ada dua KK maka akan di tempelkan dua stiker karena KKnya berbeda," paparnya. 

Ia mengungkapkan bahwa adanya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih berdasarkan informasi dari sistem data pemilih yang tercecer. Makanya tugas PPDP sekarang supaya mengecek data pemilih itu apakah sudah terdaftar. Kalau sudah terdaftar atau belum, apakah sudah masuk dalam daerah pemilihan ini masuk ke daftar pemilih baru. Sehingga semua warga yang punya hak pilih tersebut terdaftar sebagai pemilih walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023. 

"Coklit dilakukan sampai tanggal 18 Februari 2018 PPDP wajib melaporkan setiap 10 hari hasil pekerjaannya. Apa progresnya dan apa masalahnya dan bagaimana pemecahan masalahnya yang dilakukan," katanya 

Deri Asta-Zohirin Sayuti Mendaftar Ke KPU Sawahlunto

Masa pendukung Deri Asta-Zohirin Sayuti calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 meramaikan lapangan Segitiga Sawahlunto. Masa pendukung terdiri kader partai Pengusung PAN memiliki 2 kursi Lembaga DPRD Sawahlunto, PPP memiliki 4 kursi, Nasdem memiliki 1 kursi dan partai pendukung Hanura, Perindo. Masa pendukung Deri Asta-Zohirin konvoi dari Lapangan Segitiga menuju Kantor Komunikasi Pemilihan Umum (KPU) Sawahlunto. 

"Sudah saatnya orang baik, santun dan cerdas menjadi pemimpin. Deklarasi calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 Deri Asta-Zohirim adalah wujut komitmen masyarakat kota Sawahlunto untuk memenangkan Deri Asta-Zohirin," ujar Adi Ikhtibar Ketua PPP Sawahlunto Tim Pemenangan Deri Asta-Zohirin calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 pada pidato politik deklarasi, Rabu, 10 Januari 2018. 

Ia menyebutkan bahwa deklarasi pencalonan walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 bertujuan untuk mengukseskan pemenangan Deri Asta-Zohirin walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 bahwa Sawahlunto ingin pembaharuan dan semangat baru di masa depan. 

"Deklarasi pencalonan walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 menuju Sawahlunto ke arah lebih baik. Maka, kader partai dan simpatisan bertekat untuk memenangkan Pilkada 2018," katanya. 

Malkan Amin, Ketua DPW Partai Nasdem menyatakan bahwa Pilkada Serentak Sumatera Barat tahun 2018, di empat Kota seperti Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padangpanjang dan Sawahlunto. Maka, deklarasi yang paling banyak pendukung dan kader yang hadir adalah deklarasi pencalonan walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 teramai ada di Sawahlunto. 

"Sawahlunto sejak jaman Kolonial Belanda merupakan kota berkembang kemudian menghidupkan kembali kereta api untuk meningkatkan pariwara di kota Sawahlunto, sebab selama pemerintahan sebelumnya pembangunan. Dero Asta-Zohirin lima tahun kedepan akan memperbaiki kota Sawahlunto seperti era Amran Nur, lebih cerdas, lebih baik dan masyarakat bisa menilai," katanya

Zohirin Sayuti, calok wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 menyebutkan bahwa Deri Asta-Zohirin maju sebagai calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 merupakan amanah dari mendiang Amran Nur, untuk memperbaiki kota Sawahlunto. 

Maka, program kerja yang telah dicanangkan adalah bersepakat akan membenahi ekonomi kerakyatan, pertanian, perikanan, perkebunan, Pendidikan, memberikan kembali beasiswa ke SDN, SMP, SMA, untuk menciptakan masyarakat cerdas. Kemudian membuat kartu Indonesia Pintar Sawahlunto. Selanjutnya Bidang Kesehatan, dengan tingkatkan pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit. 

Bidang Pariwisata berbasis islami dengan menciptakan setiap tahun ada wahana baru untuk pariwisata sehingga Sawahlunto dikunjungi oleh wisatawan. Maka, Deri Asta-Zohirin akan membangun Islami centre. Kemudian, untuk jalan infrastruktur dan pembangunan ditunggahkan, sebab fokus program adalah bidang ekonomi kerakyatan. Karena sesuai hasil survei yang dilakukan bahwa Pertumbuhan ekonomi Sawahlunto menurun, maka sehingga dengan program ekonomi kerakyatan perlu dibenahi. 

"Perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan harus sesuai dengan kebutuhan serta dikelola oleh ahlinya. Maka pada hari ini hadir masa pendukung dan simpatisan Zohi3200 orang, kali 5 akan menjadi 16 ribu, maka Deri Asta-Zohirin akan menang Pilkada 2018," katanya

Deri Asta calon walikota Sawahlunto periode 2018-2023. Sehingga Kamis-Jumat, 11-12 Januari 2018 untuk ikut tes kesehatan di RSUD M Djamil Padang. Mohon dukungan dan doa kepada partai politik pengusung serta relawan agar cek kesehatan bisa sukses. 

"Syarat utama telah lengkap dan di terima oleh KPU Sawahlunto namun ada beberapa syarat lain yang luput untuk mempersiapkannya, sehingga berkas belum lengkap seperti LHKPN dari KPK dan Kantor Pajak. Kita akan berupaya melengkapi syarat yang sudah ditetapkan dalam jangka waktu 15 hari semua sudah selesai," katanya. 

Afdhal, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sawahlunto menyebutkan bahwa Rabu, 10 Januari 2018 merupakan hari terakhir pendaftaran bakal calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023. Paslon walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 akan mengikuti tes kesehatan. Terkesehatan tersebut dibagi menjadi tiga poin kesehatan jasmani rohani, Psikologi, dan BNN. Kemudian untuk pengecekan kesehatan tersebut di Rumah sakit yang ditunjuk oleh IDI, Himsi dan BNN harus tipe A yakni RS Djamil. 

"Pemeriksaan dilakukan berkenaan dengan berkas pencalonan seperti Formulir dukungan dari partai politik, B1, B2, B3 dan B4. Selanjutnya akan dilakukan Penelitian dimulai pada 10-16 Januari 2018, jika ada kekurangan atau kesalahan dan keabsahannya ada yang kurang akan diberitahukan kepada Paslon. Kemudian untuk perbaikan dari tanggal 18-20 Januari 2018," katanya.

Diusung Partai Demokrat dan PDI Perjuangan Fauzi Hasan-Dasrial Ery Resmi Maju

Dua partai politik usung pasangan Fauzi Hasan - Dasrial Ery sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto dalam Pilkada serentak 2018. Deklarasi pasangan calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 Fauzi Hasan-Dasrial Ery paslon walikota dan wakil walikota Sawahlunto di usung Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Pengusungan pasangan calon tersebut di deklarasikan di Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) Kota Sawahlunto, Selasa, 9 Januari 2018. 

Rinaldi Intan Batuah, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat, mengatakan bahwa alasan dilaksanakannya deklarasi tersebut adalah untuk menunjukan dan memastikan bahwa Partai Demokrat telah menentukan pasangan calon yang ada di dukungnya.  

"Banyak isu yang beredar tentang siapa yang akan diusung oleh Partai Demokrat, dan dengan acara ini, maka telah dipastikan bahwa kami mengusung pasangan Fauzin Hasan - Dasrial Eri sebagai Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto tahun 2018," katanya. 

Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP Provinsi Sumatera Barat, Syamsul Bahri mengatakan bahwa pihaknya merasa telah memberikan dukungan kepada pasangan yang tepat, setelah mempertimbangkan beberapa hal. 

"Diantaranya, mempertimbangkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto kedepannya," ungkapnya. 

Pihaknya juga mengingatkan seluruh kader partainya, untuk mendukung dan berusaha dalam memenangkan pasangan yang telah ditentukan oleh partai. Kemudia, bagi kader yang tidak mengindahkan hal tersebut, maka akan diberikan sanksi yang tegas. 

Usai melaksanakan deklarasi tersebut, bakal pasangan calon Fauzi Hasan - Dasrial Ery langsung menuju kantor KPU Kota Sawahlunto untuk melakukan pendaftaran pasangan calon didampingi oleh pengurus dari partai pengusung, anggota partai pengusung, dan simpatisan.

Penyerahan berkas pencalonan Fauzi Hasan-Dasrial Ery sebagai walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 diterima langsung oleh Afdhal Ketua KPU Sawahlunto. Berkas pendaftaran tersebut tersebut langsung diperiksa, kemudian dinyatakan diterima oleh KPU Sawahlunto. Selanjutnya usai serah serahterima berkas pendaftaran, kepada paslon di silakan untuk berorasi di depan kantor KPU Sawahlunto. 

Dasrial Ery menyebutkan bahwa berkat dukungan dan semangat kader partai serta simpatisan Fauzi Hasan-Dasrial Ery sehingga dapat mendaftarkan sebagai walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023. Maka terimakasih kepada kepada partai pengusung yang telah bersemangat untuk berjuang dan memenangkan Pilkada 2018 sebagai walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023.

Afdhal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sawahlunto menyebutkan bahwa berkas syarat pencalonan walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 Fauzi Hasan-Dasrial Ery telah diterima. "Kita telah menerima berkas pencalonan yang di usung parpol dan dapat diterima," katanya. 

Pelanggaran Pemilu Harus Diketahui oleh Partai Politik dan Masyarakat Umum

Komisi Pemilihan Umum Sawahlunto, Sumatera Barat, gelar sosialisasi pelanggaran administrasi dan Pidana. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir potensi pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Sebab, permasalahan pelanggaran dalam pemilu tidak hanya harus diketahui oleh KPU maupun Panwaslu melainkan perlu diketahui seluruh unsur baik oleh Parpol, hingga masyarakat umum.

"Kita mengharapkan agar kepada seluruh unsur masyarakat dapat berperan aktif ikut mengawasi pelaksanaan Pilkada. Sehingga pelaksanaan Pilkada Sawahlunto dapat berjalan dengan aman dan lancar," ujar Afdhal, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sawahlunto saat memberikan sambutan Sosialisasi Pelanggaran Administrasi dan Pidana, di Hotel Ombilin, kepada Penulis, Selasa, 12 Desember 2017. 

Sementara itu narasumber, Nurhaida Yetti, Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat Divisi Hukum, Pengawasan dan Organisasi, menjelaskan bahwa adanya peran PPS dan PPK merupakan ujung tombak sekaligus perpanjangan tangan KPU Provinsi Sumbar di daerah dalam pelaksanaan Pilkada.

"Apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada akan berpotensi terjadi tindak kekerasan hingga konflik sosial, terganggunya penyelenggaraan pemilihan, hingga kurangnya kualitas penyelenggaraan pemilihan," katanya. 

Ia menyebutkan bahwa dampak ekspresi terhadap adanya permasalahan tersebut akan memicu demonstrasi dengan pengerahan massa pendukung. Kemudian tindak kekerasan hingga berujung konflik antara pendukung dan atau penyelenggara. Hingga perusakan fasilitas penyelenggara pemilu dan fasilitas publik.

"Saat ini mayoritas perusakan fasilitas penyelenggara pemilu rentan terjadi di wilayah timur Indonesia," tuturnya.

Vifner, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat, menyebutkan bahwa indeks kerawanan pemilu Sumatera Barat termasuk indeks kerawanan rendah berdasarkan hasil penelitian dan telah diterbitkan buku Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Sumatera Barat ada empat kota yang akan menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2018. 

"Sawahlunto indeks kerawanan Pilkada 2018 sebesar 1,82 persen termasuk pada indeks kerawanan rendah, Kota Padangpanjang, Indeks kerawanan 1,96, Kota Pariaman indeks kerawanan 1,93, Kemudian Kota Padang, indeks kerawanan 2,04 persen termasuk pada indeks kerawanan sedang. Sedangkan indeks kerawanan tinggi tersebut jika melebihi angka 3 persen," katanya.

Ia menyebutkan bahwa potensi kerawanan pemilu secara nasional ada tiga berdasarkan hasil penelitian yakni, tinggi, sedang, rendah. Sumatera Barat termasuk indeks kerawanan pemilu rendah secara nasional. Kemudian Sawahlunto untuk penyelenggaraan pemilu adalah kerawanan rendah di Sumatera Barat.

"Tingkat indeks kerawanan pemilu (IKP) di Kota Sawahlunto dinilai masih rendah, sedangkan IKP tertinggi di Indonesia berada di Provinsi Papua dan dilanjutkan Provinsi Kalimantan Barat dan Sumatera Utara. IKP Provinsi Sumatera Barat sendiri dinilai masih termasuk rendah kecuali IKP Kota Padang yang termasuk dalam kategori sedang," katanya.

Ia mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemilu agar nantinya pelaksanaan pemilu khususnya di Kota Sawahlunto dapat berlangsung dengan baik. Kemudian, penyelenggara pemilu ditekankan bahwa keberhasilan Panwaslu sendiri dilihat dari seberapa banyak potensi pelanggaran yang dapat dicegah.

Kegiatan sosialisasi sendiri turut dihadiri dari unsur kejaksaan, kepolisian, Panwaslu Sawahlunto, komisioner KPU, unsur partai hingga seluruh elemen masyarakat Kota Sawahlunto

Sebanyak 15 Parpol mendaftar calon pemilu 2019

Sekaitan Pendaftaran calon peserta pemilu tahun 2019, penyerahan berkas di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sawahlunto sampai pukul 00.00 pada hari Senin, 16 Oktober 2017 kemarin. Telah mendaftar dan telah menyerahkan berkas ke KPU ada sebanyak 15 Partai Politik (Parpol). Satu partai dinyatakan diterima dengan catatan harus diperbaiki dengan tenggang wakti 1x24 jam.

"Partai Perindo diterima dengan catatan diperbaiki karena keanggotaan dalam sistem informasi partai politik (Sispol) ada sebanyak 158 orang anggota. Sementara Kartu Tanda Anggota (KTA) ada sebanyak 88 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ada sebanyak 93. Maka diberikan waktu memperbaiki 1x24 jam ditunggu sampai pukul 00.00 hari ini Selasa,17 Oktober 2017," ujar Afdal, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sawahlunto kepada Penulis Selasa, 17 Oktober 2017. 

Ia mengatakan bahwa ada sebanyak 15 Parpol yang mendaftar sebagai peserta pemilu tahun 2019. 15 Partai yang lolos akan dilakukan ferivikasi administrasi yang dilaksanakan tangga 17 Oktober sampai dengan 15 November. Apabila ada yang tidaj memenuhi syarat dalam ferivikasi administrasi maka diberikan kesempatan waktu untuk memperbaikinya. 

"Baru kemudian dilakukan ferivikasi faktual yang dilaksanakan pada 15 Desember sampai 4 Januari 2018. Sebab KPU pada prinsipnya berusaha bagaimana parpol dapat memenuhi persyaratannya, kemudian mudah dan memenuhi ketentuan peraturan Undang-Undang. Memotifasi agar parpol lebih semangat untuk mengurus ferivikasi, karena parpol juga mengurus negara," katanya. 

Kemudian, lanjut dia, jika tidak lulus ferivikasi parpol faktual hal itu akan ditentukan oleh KPU-RI. Jadi KPU Sawahlunto tidak menjadi penentu, hanya saja menjadi bagian menyangkut pada ketentuan 75 persen parpol pemilu di daerah Kabupaten/kota atau 75 persen pengurus di provinsi. Jadi, jika Sawahlunto tidak lolos, bisa jadi di daerah lain lolos. 

"Sebab, Sumatera Barat ada sebanyak 19 Kabupaten/kota sehingga 75 persen, maka ada 14 Kabupaten/kota lolos maka parpol tersebut dinyatakan lolos di Sumbar. Hitungan ini berdasarkan lolos dari ferivikasi faktual di Sumbar. Untuk KPU Kabupaten/kota dalam hal ferivikasi tersebut terutama keanggotaan, ada tidaknya pengurus dan kantor," katanya. 

Afdal mengatakan bahwa ada sebanyak 15 parpol yang mendaftar calon parpol peserta pemilu 2019 adalah Partai Perindo, dengan 523 Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan 141 KTA/KTP, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 85 KTA/KTP, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dengan 106 KTA /KTP, Partai Gerindra dengan 107 KTA /KTP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 82 KTA/KTP, Partai Garuda dengan 104 KTA/KTP, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 88 KTA/KTP, PBB dengan 79 KTA/KTP, PKPI dengan 105 KTA/KTP, Hanura dengan 134 KTA/KTP, Demokrat dengan 380 KTA/KTP, PKB sebanyak 137 KTA/KTP dan Parsindo. 

"Partai Parsindo diterima dengan catatan di perbaiki, sebab pada Sistem Informasi Partai (Sipol) tertera sebanyak 159 KTA/KTP. Sementara hanya 88 KTA dan 93 KTP yang ada, sehingga Parsindo diberikan kesempatan untuk memperbaiki 1x24 jam hari ini. Jika, persindo tidak mampu dan tidak siap untuk memperbaiki, maka Parsindo tetap diterima, namun dengan jumlah 88 KTA. Sebab, 88 KTA tersebut telah melebihi batas minimal yang telah ditetapkan," katanya. 

Ia menyebutkan bahwa ada tiga partai baru mendaftar ke KPU Sawahlunto yakni Parpol Perindo, Partai Garuda dan Parsindo. Untuk memeriksa kelengkapan administrasi, berupa daftar nama, alamat keanggotaan parpol, salinan Kartu Tanda Anggota ( KTA), Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta surat mandat, data yang di serahkan oleh parpol tersebut terlebih dahulu di sesuaikan dengan sispol. 

"Setelah di lakukan pendaftaran, akan dilanjutkan dengan verifikasi administrasi serta verifikasi faktual, dimana untuk verifikasi faktual ini akan di lakukan dengan dua cara yaitunya secara sensus dan sampling. Untuk parpol yang menyerahkan KTA nya kurang dari 100 anggota akan di lakukan dengan metode sens sedangkan yang lebih dari 100 akan di lakukan dengan metode sampling," sebutnya. 

Ia mengaku bahwa dari 64 000 jiwa penduduk Sawahlunto, maka anggota minimal parpol Sawahlunto sebanyak 1 per 1000. Maka, 1/1000 adalah 64 orang anggota minimal bisa lolos di ferivikasi dilapangan tidak ada yang ganda, tidak masuk menjadi anggota partai lain. Maka ferivikasi lapangan mengecek ke KTA dan KTP dilapangan apakah sesuai. 

"Hal ini dilakukan bisa jadi, KTP masyarakat disalah gunakan dan diberikan KTA parpol. Maka, perlu di ferivikasi dilapangan apakah benar menjadi anggota partai. Jika ditemukan dilapangan tidak menjadi anggota partai maka diminta membuat surat keterangan bahwa dirinya tidak sebagai anggota partai. Untuk kota sawahlunto dalam verifikasi faktual ini partai politik harus memenuhi sedikitnya 64 anggota karena harus memenuhi 1/1000 dari jumlah penduduk," katanya.

KPU Sawahlunto Kenalkan Sisamil Maskot Pemilukada 2018

Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Sawahlunto ajak pemilih pemula Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2018 bersama-sama mengawal dan hindari money politik untuk mengawal pemilihan dengan jujur dan adil. Pemilih pemula Pilkada 2018 adalah Pendekar domokrasi untuk mengawal berjalannya pemilihan nantinya sebagai pemilih pemula beserta masyarakat. 

"Hari ini akan menyerah e-KTP bagi calon pemilih pemula melalui capil sehingga jumlah pemilih terdaftar dan mendapatkan hak pilihnya. Maka, dari itu kita mengajak pemilih pemula sebagai pendekar demokrasi untuk mengawal pemilihan nantiknya," ujar Afdhal, Komisioner Pemilihan Umum Sawahlunto pada acara Lounching Tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto tahun 2018 dan Peresmian Rumah Pintar Pemilu, Rabu, 20 Agustus 2017. 

Ia menyebutkan bahwa pemilihan umum walikota dan wakil walikota Sawahlunto dilaksanakan pada Rabu, 27 Juni 2018. Maka dari itu, KPU Sawahlunto mengingatkan kepada masyarakat, memperkenalkan maskot pemilukada dengan nama si Samil, (Sawahlunto Mamiliah) yang bekerja untuk mengimpormasikan kepada masyarakat desa dan kelurahan.  

"Calon pemilih pemula yang akan mendaftar untuk pemilihan walikota dan wakil walikota. Kemudian untuk calon pemilih pemula diInformasikan kepada sekolah dalam upacara agar secepatnya menghubungi dukcapil. Sehingga, daftar pemilih didapatkan data yang akurat calon pemilih nantinya. Penyelenggaraan pemilukada dengan dukungan anggaran oleh kemendagri pemulihan dalam pemilihan ditanggani dukungan anggaran walikota Sawahto bersama 27 Juni 2017 sebesar Rp10, 7 miliar," tuturnya. 

Kemudian lanjut dia, Pemanfaatan anggaran untuk melancarkan tahapan menyelegaan pemili dan MoU keamanan jaminan keamanan dari Polres Sawahlunto. Serta Rumah Pintar Pemilu di kota Sawahlunto adanya museum demokrasi di Sawahlunto dengan anggarkan 200 juta, namun tidak mendapat dukungan dari Forkopinda sehingga anggaran tersebut di coret. 

"Namun harapan untuk merehap anggaran untuk refisi anggaran oleh pemda melalui DPRD Sawahlunto, Agar bisa di masukan pada anggaran perubahan demi terwujudnya wisata museum dikota Sawahlunto kota seribu museum untuk meningkatkan kunjungan," ujarnya. 

Amnasmen, Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah (pemilu) tahun 2018 bersamaan dengan empat pemilihan walikota dan wakil walikota yakni, Pariaman, Padangpanjang, Padang dan Kota Sawahlunto. 

"Pemilu merupakan pengalaman baru bagi bangsa, tidak hanya KPU sebagai penyelenggara tapi bangsa Indonesia yang akan melayani proses estafet kepemimpinan sebuah negara demokrasi," katanya.  

Ia melanjutkan bahwa catatan penting KPU Sawahlunto telah memperlihatkan kesiapan dalam menjalankan proses tahapan pemilu, sudah disiapkan keputusan tahapan yang berhubungan dengan Pilkada dan telah menyiapkan strategi sosialisasi yang akan sampai di tengah-tengah masyarakat. Kemudian menyiapkan proses perekrutan lembaga ti tingkat bawah KPU yakni panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). 

"Tentu hal lain yang disiapkan adalah bagaimana KPU menghadapi proses yang cukup berat, dalam proses tahapan yang akan di mulai tentu saja proses perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertepatan dengan proses partai politik tingkat pusat, kemudian proses penelitian parpol tingkat kabupaten/kota kurang lebih 72 partai politik mendaftar ke Depkumham. Tentu saja semua potensi parpol secara administrasi lolos di KPU dan menjadi kewajiban bagi KPU memferivikasi dilapangan, maka, KPU kota Sawahlunto bertempatan tugasnya dengan Pilkada," ujarnya. 

Kemudian, lanjut dia, tahapan pendaftaran paslon dilaksanakan pada bulan Januari 2018 dan tentu bertepatan dengan proses ferivikasi calon di tingkat legislatif ketika pemilihan legislatif. KPU mesti memiliki komitmen yang besar untuk mengkonsolidasikan ke lembaga tingkat internal. KPU mesti menjaga ketransparan informasi yang berhubungan tahapan kepada publik seperti Parpol, OPD, Muspida, aparat keamanan, Kesbangpol sebagai mitra kerja KPU dan masyarakat. 

"Hal ini penting untuk menjaga integritas yang maksimal kedepan, memperlakukan peserta pemilu secara benar, baik dan setara. Kemudian tentu berharap stake holder lain yang berhubungan dengan KPU disamping aktivitas untuk berkoordinasi dengan banyak pihak, terutama aparat keamanan, untuk menentukan ke depan seluruh proses tahapan pemilu," paparnya. 

Kemudian bisa mensimulasikan hal ini dikantor KPU, sebab ada ribuan dokumen di kantor KPU seperti dokumen calon, dokumen legislatif dan dokumen yang berhubungan dengan pemilihan presiden dan surat suara. Hal ini membutuhkan koordinasi yang luar biasa. Tentu KPU butuh dukungan semua pihak putra daerah LSM, Bawaslu kota, tentu perlu dukungan bersama untuk sampai pada titik Pilkada Sawahlunto berjalan dengan baik. 

Kemudian dari itu, dukungan dan pengawasan tersebut dapat disosialisasikan yang diharapkan melalui Rumah pintar pemilu sebagai media KPU untuk bersosialisasi, sebagai rumah dokumentasi proses pemilu yang ada, tentu ini penting menjadi momentum sebagai media ujung tombak untuk bersosialisasi di tengah masyarakat. Maka diharapkan KPU Sawahlunto untuk meningkatkan kreasi sosialisasi tahapan pemilu ditengah masyarakat.