ASN Tidak Dibenarkan Ikut-ikutan Berkampanye

Pemerintah Kota Sawahlunto memberikan worning terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak ikut-ikutan terlibat dalam kampanye, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto. Meskipun Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak pilih namun tidak dibenarkan untuk ikut-ikutan berkampanye dan tetap menjaga netralitas ASN. Apabila ASN terlibat langsung dalam kampanye sesuai regulasi yang ada maka ASN dapat dilaporkan. Keterlibatan ASN berkampanye dapat dilaporkan pada Pemerintah Kota Sawahlunto dan dapat dikenakan sanksi sesuai regulasi yang ada. 

"Jika ada ASN yang ikut-ikutan berkampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto dengan mendukung pasangan salah satu calon maka silakan laporkan. Meskipun ASN memiliki hak pilih tentu ada pilihan pasangan calon terbaik dan silahkan bukti saat pemilihan. Namun ASN tidak dibolehkan ikut-ikutan berkampanye dengan ikut serta berpartisipasi terhadap pasangan calon," ujar Abdul Ghofar, Penanggung Jawab (Pj) Walikota Sawahlunto, kepada Penulis Senin, 26 Februari 2018. 

Ia menyebutkan bahwa untuk menjaga netralitas ASN tersebut telah ada Panwaslu dan berdasarkan regulasi yang ada. Sehingga ASN yang ikut berkampanye tersebut dapat ditindaklanjuti dan bergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan. Maka diharapkan besama-sama untuk menjaga dan mengawasi berjalannya Pemilukada. 

"Kemudian yang terpenting media juga menjaga netralitas dalam berkampanye dalam pemberitaan dan harus berimbang. Termasuk memberikan tugas-tugas pemerintahan yang perlu di informasikan kepada masyarakat.  turut memberikan gambaran gambaran bahwa ASN ikut terlibat dalam kampanye," tuturnya. 

Ia menambahkan bahwa dalam kampanye yang berlangsung tidak dibenarkan untuk membuat sensasional dengan berita hoax. Karena ada berita berita yang tidak pada tempatnya dengan istilah hoax dan perlu di luruskan. Sebab, media merupakan sosial kontrol terhadap kinerja pemerintah dan memberikan informasi yang luas kepada masyarakat. 

"Kami berharap pada media untuk memberikan pemberitaan dan informasi terhadap masyarakat serta mengimformasi kepada publik tentang kegiatan kegiatan pemerintahan. Sehingga masyarakat mengetahui program pemerintah terhadap pembangunan," katanya. 

Selanjutnya, kata dia, dalam mengemban tugas sebagai Pj Walikota Sawahlunto dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tentu bisa membagi waktu. Kemudian untuk menjalankan pemerintahan membagi waktu memang semuanya prioritas. Bagaimana memenage skala prioritas, karena di Sawahlunto bertugas dan Provinsi juga bertugas sehingga mendahulukan yang prioritas. 

"Tugas pemerintahan yang diamanahkan untuk menjalankan pemerintahan. Sehingga diharapkan kepada media dapat membantu menginformasikan kegiatan pemerintahan selama menjalankan amanah ini sebagai Pj Walikota. Menyelenggarakan Pemerintahan sesuai amanah yang dilakukan oleh Kemendagri. Penyelenggaraan pemerintahan tidak dibolehkan mutasi terhadap ASN, kecuali mendesak seperti pensiun terlebih dahulu izin dari mendagri," paparnya 

Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sawahlunto mulai melakukan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto (Pilkada 2018), Zawil Husaini Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sawahlunto melaksanakan apel kesiapan PPDP di Taman Makam Prof Mr Moh Yamin, pada Sabtu, 20 Januari 2018. Apel kesiapan dalam pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Data dari formulir Model A. KWK (hasil sinkronisasi data DP4 yang diterima dari KPU RI) dengan data Calon Pemilih dengan menunjukkan NKK dan KTP elektronik.

"Apabila cocok nomor NKK dan NIK pada Model A. Kemudian KWk dan cocok data identitas calon pemilih, maka PPDP memberi tanda centang pada kolom keterangan. Apabila NKK dan NIK cocok, tetapi identitas tidak cocok, PPDP memperbaiki data calon pemilih yang tidak cocok," ujar Zawil Husaini, divisi teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sawahlunto, kepada Penulis, Sabtu 20 Januari 2018. 

Ia menyebutkan bahwa apabila calon pemilih bukan KTP elektronik atau KTP lama atau belum ada KTP elektronik, maka calon pemilih ditandai untuk diminta mengurus KTP elektronik dengan mendatangi Disdukcapil untuk rekam KTP elektronik.

"Apabila data pemilih tidak memenuhi syarat dicoret, yaitu meninggal dunia, pindah domisili, menjadi TNI/Polri, dibawah umur atau tidak dikenali. PPDP wajib memperhatikan calon pemilih disabilitas tuna daksa, netra, grahita, wicara, dan disabilitas lain nya. Kegiatan ini dihadiri oleh KPU kota, PPK, Panwascam, Camat, Kades Talawi Mudik, Babinsa, PPS, Pengawas Desa dan PPDP," sebutnya. 

Ia mengatakan bahwa dusun Tapian amba, coklit dilakukan terutama kepada kepala desa, terjadi perubahan data, Kepala desa tidak terdata sebagai pemilih anak dan istri terdata sebagai pemilih. Maka pak desa di masukan pada formulir pemilih baru. Kemudian tempat kedua rumah pak dusun mereka lengkap dan terdata dalam dalam data pemilih cuma punya KK dan KTP. 

"Kemudian yang ketiga semuanya belum terdapat dalam data pemilih dan dimasukkan dapat formulir KWK. Pemilihan bsru tiga orang. ke empat ditemukan pemilih yang anaknya masuk dalam daftar pemilih tetapi suaminya tidak. Maka dimasukkan kepada daftar pemilih baru, secara yang lain lengkap ada kk dan KTP," tuturnya. 

Selanjutnya kata dia, rumaj yang ke lima dua orang pemilih memiliki KK lengkap dan menempelkan stiker dan model A1 pemilih. Belum ada masalah yang signifikan dan proses coklit berjalan lancar. 

"Untuk coklik dilaksanakan dalam sehari paling kurang lima buah rumah. Kalau misalnya dalam rumah tersebut ada dua KK maka akan di tempelkan dua stiker karena KKnya berbeda," paparnya. 

Ia mengungkapkan bahwa adanya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih berdasarkan informasi dari sistem data pemilih yang tercecer. Makanya tugas PPDP sekarang supaya mengecek data pemilih itu apakah sudah terdaftar. Kalau sudah terdaftar atau belum, apakah sudah masuk dalam daerah pemilihan ini masuk ke daftar pemilih baru. Sehingga semua warga yang punya hak pilih tersebut terdaftar sebagai pemilih walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023. 

"Coklit dilakukan sampai tanggal 18 Februari 2018 PPDP wajib melaporkan setiap 10 hari hasil pekerjaannya. Apa progresnya dan apa masalahnya dan bagaimana pemecahan masalahnya yang dilakukan," katanya 

Deri Asta-Zohirin Sayuti Mendaftar Ke KPU Sawahlunto

Masa pendukung Deri Asta-Zohirin Sayuti calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 meramaikan lapangan Segitiga Sawahlunto. Masa pendukung terdiri kader partai Pengusung PAN memiliki 2 kursi Lembaga DPRD Sawahlunto, PPP memiliki 4 kursi, Nasdem memiliki 1 kursi dan partai pendukung Hanura, Perindo. Masa pendukung Deri Asta-Zohirin konvoi dari Lapangan Segitiga menuju Kantor Komunikasi Pemilihan Umum (KPU) Sawahlunto. 

"Sudah saatnya orang baik, santun dan cerdas menjadi pemimpin. Deklarasi calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 Deri Asta-Zohirim adalah wujut komitmen masyarakat kota Sawahlunto untuk memenangkan Deri Asta-Zohirin," ujar Adi Ikhtibar Ketua PPP Sawahlunto Tim Pemenangan Deri Asta-Zohirin calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 pada pidato politik deklarasi, Rabu, 10 Januari 2018. 

Ia menyebutkan bahwa deklarasi pencalonan walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 bertujuan untuk mengukseskan pemenangan Deri Asta-Zohirin walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 bahwa Sawahlunto ingin pembaharuan dan semangat baru di masa depan. 

"Deklarasi pencalonan walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 menuju Sawahlunto ke arah lebih baik. Maka, kader partai dan simpatisan bertekat untuk memenangkan Pilkada 2018," katanya. 

Malkan Amin, Ketua DPW Partai Nasdem menyatakan bahwa Pilkada Serentak Sumatera Barat tahun 2018, di empat Kota seperti Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padangpanjang dan Sawahlunto. Maka, deklarasi yang paling banyak pendukung dan kader yang hadir adalah deklarasi pencalonan walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 teramai ada di Sawahlunto. 

"Sawahlunto sejak jaman Kolonial Belanda merupakan kota berkembang kemudian menghidupkan kembali kereta api untuk meningkatkan pariwara di kota Sawahlunto, sebab selama pemerintahan sebelumnya pembangunan. Dero Asta-Zohirin lima tahun kedepan akan memperbaiki kota Sawahlunto seperti era Amran Nur, lebih cerdas, lebih baik dan masyarakat bisa menilai," katanya

Zohirin Sayuti, calok wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 menyebutkan bahwa Deri Asta-Zohirin maju sebagai calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 merupakan amanah dari mendiang Amran Nur, untuk memperbaiki kota Sawahlunto. 

Maka, program kerja yang telah dicanangkan adalah bersepakat akan membenahi ekonomi kerakyatan, pertanian, perikanan, perkebunan, Pendidikan, memberikan kembali beasiswa ke SDN, SMP, SMA, untuk menciptakan masyarakat cerdas. Kemudian membuat kartu Indonesia Pintar Sawahlunto. Selanjutnya Bidang Kesehatan, dengan tingkatkan pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit. 

Bidang Pariwisata berbasis islami dengan menciptakan setiap tahun ada wahana baru untuk pariwisata sehingga Sawahlunto dikunjungi oleh wisatawan. Maka, Deri Asta-Zohirin akan membangun Islami centre. Kemudian, untuk jalan infrastruktur dan pembangunan ditunggahkan, sebab fokus program adalah bidang ekonomi kerakyatan. Karena sesuai hasil survei yang dilakukan bahwa Pertumbuhan ekonomi Sawahlunto menurun, maka sehingga dengan program ekonomi kerakyatan perlu dibenahi. 

"Perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan harus sesuai dengan kebutuhan serta dikelola oleh ahlinya. Maka pada hari ini hadir masa pendukung dan simpatisan Zohi3200 orang, kali 5 akan menjadi 16 ribu, maka Deri Asta-Zohirin akan menang Pilkada 2018," katanya

Deri Asta calon walikota Sawahlunto periode 2018-2023. Sehingga Kamis-Jumat, 11-12 Januari 2018 untuk ikut tes kesehatan di RSUD M Djamil Padang. Mohon dukungan dan doa kepada partai politik pengusung serta relawan agar cek kesehatan bisa sukses. 

"Syarat utama telah lengkap dan di terima oleh KPU Sawahlunto namun ada beberapa syarat lain yang luput untuk mempersiapkannya, sehingga berkas belum lengkap seperti LHKPN dari KPK dan Kantor Pajak. Kita akan berupaya melengkapi syarat yang sudah ditetapkan dalam jangka waktu 15 hari semua sudah selesai," katanya. 

Afdhal, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sawahlunto menyebutkan bahwa Rabu, 10 Januari 2018 merupakan hari terakhir pendaftaran bakal calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023. Paslon walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 akan mengikuti tes kesehatan. Terkesehatan tersebut dibagi menjadi tiga poin kesehatan jasmani rohani, Psikologi, dan BNN. Kemudian untuk pengecekan kesehatan tersebut di Rumah sakit yang ditunjuk oleh IDI, Himsi dan BNN harus tipe A yakni RS Djamil. 

"Pemeriksaan dilakukan berkenaan dengan berkas pencalonan seperti Formulir dukungan dari partai politik, B1, B2, B3 dan B4. Selanjutnya akan dilakukan Penelitian dimulai pada 10-16 Januari 2018, jika ada kekurangan atau kesalahan dan keabsahannya ada yang kurang akan diberitahukan kepada Paslon. Kemudian untuk perbaikan dari tanggal 18-20 Januari 2018," katanya.

Diusung Partai Demokrat dan PDI Perjuangan Fauzi Hasan-Dasrial Ery Resmi Maju

Dua partai politik usung pasangan Fauzi Hasan - Dasrial Ery sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto dalam Pilkada serentak 2018. Deklarasi pasangan calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 Fauzi Hasan-Dasrial Ery paslon walikota dan wakil walikota Sawahlunto di usung Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Pengusungan pasangan calon tersebut di deklarasikan di Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) Kota Sawahlunto, Selasa, 9 Januari 2018. 

Rinaldi Intan Batuah, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat, mengatakan bahwa alasan dilaksanakannya deklarasi tersebut adalah untuk menunjukan dan memastikan bahwa Partai Demokrat telah menentukan pasangan calon yang ada di dukungnya.  

"Banyak isu yang beredar tentang siapa yang akan diusung oleh Partai Demokrat, dan dengan acara ini, maka telah dipastikan bahwa kami mengusung pasangan Fauzin Hasan - Dasrial Eri sebagai Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto tahun 2018," katanya. 

Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP Provinsi Sumatera Barat, Syamsul Bahri mengatakan bahwa pihaknya merasa telah memberikan dukungan kepada pasangan yang tepat, setelah mempertimbangkan beberapa hal. 

"Diantaranya, mempertimbangkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto kedepannya," ungkapnya. 

Pihaknya juga mengingatkan seluruh kader partainya, untuk mendukung dan berusaha dalam memenangkan pasangan yang telah ditentukan oleh partai. Kemudia, bagi kader yang tidak mengindahkan hal tersebut, maka akan diberikan sanksi yang tegas. 

Usai melaksanakan deklarasi tersebut, bakal pasangan calon Fauzi Hasan - Dasrial Ery langsung menuju kantor KPU Kota Sawahlunto untuk melakukan pendaftaran pasangan calon didampingi oleh pengurus dari partai pengusung, anggota partai pengusung, dan simpatisan.

Penyerahan berkas pencalonan Fauzi Hasan-Dasrial Ery sebagai walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 diterima langsung oleh Afdhal Ketua KPU Sawahlunto. Berkas pendaftaran tersebut tersebut langsung diperiksa, kemudian dinyatakan diterima oleh KPU Sawahlunto. Selanjutnya usai serah serahterima berkas pendaftaran, kepada paslon di silakan untuk berorasi di depan kantor KPU Sawahlunto. 

Dasrial Ery menyebutkan bahwa berkat dukungan dan semangat kader partai serta simpatisan Fauzi Hasan-Dasrial Ery sehingga dapat mendaftarkan sebagai walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023. Maka terimakasih kepada kepada partai pengusung yang telah bersemangat untuk berjuang dan memenangkan Pilkada 2018 sebagai walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023.

Afdhal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sawahlunto menyebutkan bahwa berkas syarat pencalonan walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 Fauzi Hasan-Dasrial Ery telah diterima. "Kita telah menerima berkas pencalonan yang di usung parpol dan dapat diterima," katanya. 

Siapkan Destinasi Wisata Baru Sawahlunto Ali Yusuf-Ismed Berpasangan Lagi

Ribuan masa pendukung Ali Yusuf-Ismed hadiri Deklarasi calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023. Deklarasi pencalonan walikota dan wakil walikota Sawahlunto diikuti Partai Politik pengusung. Ada lima Partai politik ikut mengusung Ali Yusuf-Ismed untuk maju pada pemilihan calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto tahun 2018 yakni Partai Golkar memiliki 3 sebagai suara sah DPRD Sawahlunto, Kemudian PKPI memiliki 3 kursi, PKS ada 2 kursi, PKB dan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo). Deklarasi pencalonan walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 di Lapangan Segitiga Sawahlunto, Senin, 8 Januari 2018. 

Ali Yusuf-Ismed menyebutkan bahwa pembangunan kota Sawahlunto akan terus dilanjutkan. Sehingga apa yang telah dilaksanakan pada kepemimpinan Ali Yusuf-Ismed akan tetap berlangsung. Program kota yang telah ada dan berjalan akan tetap dilaksanakan. Hal itu bertujuan demi kesejahteraan masyarakat Sawahlunto. Kemudian program magrib mengaji, budaya cokelat, pembangunan objek wisata terus akan dilaksanakan. 

Ali Yusuf - Ismed berkomitmen melanjutkan pembangunan yang merata dan dapat dirasakan oleh masyarakat Sawahlunto. Maka, untuk melanjutkan pembangunan perlu dukungan dan restu dari masyarakat kota Sawahlunto kepada putra terbaiknya. Kemudian, Sawahlunto akan menjadi kota terang benderang dan kerja sama dengan Korea. Pemerintah kota Sawahlunto melalui kepemimpinan Ali Yusuf-Ismed akan bekerja sama dengan Belanda untuk pengembangan sungai batang Lunto dijadikan distinasi wisata baru di Sawahlunto sebagi replika kota kecil Denhard. 

Komitmen untuk membangun kota Sawahlunto dimulai sejak pemerintah Amran Nur, kemudian dilanjutkan kepemimpinan Ali Yusuf-Ismed menjabat sebagai kepada daerah kota Sawahlunto. Maka, melanjutkan pembangunan yang ada sehingga Ali Yusuf-Ismed berkomitmen untuk maju melanjutkan pembangunan kota.

"Sebagai putra terbaik Sawahlunto Ali Yusuf - Ismed berkomitmen baju Pilkada Sawahlunto periode 2018-2023 untuk membangun Sawahlunto dimasa mendatang. Maka dari itulah dukungan dari seluruh warga Sawahlunto kepada Ali Yusuf - Ismed sehingga mampu untuk mengemban amanah melanjutkan pembangunan kota Sawahlunto mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujar Ali Yusuf Walikota Sawahlunto, Sumatera Barat usai pelantikan dirinya sebagai ketua DPD Partai Golkar 2015-2020, dilapangan Segitiga Sawahlunto, Senin, 8 Januari 2018 oleh Hendra Iwan Rahim Ketua DPW Golkar Provinsi Sumatera. 

Sementara itu, Ismed Wakil Walikota Sawahlunto Sawahlunto menyebutkan bahwa pembangunan kota efektifnya adalah 3 tahun 8 bulan. Maka pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut akan tetap dilanjutkan agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga melalui dukungan dari masyarakat Sawahlunto, Ali Yusuf-Ismed berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan dan program yang telah di rancang, tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Sawahlunto. 

"Dukungan dan partisipasi masyarakat Sawahlunto telah membuktikan pembangunan kota Sawahlunto berjalan dengan baik. Sehingga apa yang telah direncanakan dan diprogramkan dapat teralisai sehingga menjadi manfaat bagi masyarakat Sawahlunto. Maka, atas restu para kader partai politik, relawan, Komunitas, Paguyuban yang ada di Sawahlunto, serta majelis taklim, Ali Yusuf - Ismed kembali maju melanjutkan pembangunan," katanya

Alfi Sukri Ketua PKS sebagai ketua Tim Pemenang Ali Yusuf-Ismed Pilkada 2018 periode 2018-2023 menyerahkan berkas pencalonan Kepala Daerah pasangan calon walikota dan wakil walikota periode 2018-2023 kepada Afdhal Ketua KPU Sawahlunto. Penyerahan berkas pencalonan tersebut sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU Sawahlunto.

Afdhal, Ketua KPU Sawahlunto kemudian menyerahkan berkas paslon walikota dan wakil walikota Sawahlunto kepada tim pemeriksa dokumen yang diserahkan oleh partai pendukung dan paslon. Selanjutnya berkas tersebut selanjutnya akan dilakukan tahapan peneliti apakah barang tersebut ada atau tidak.

Afdhal, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sawahlunto menyebutkan bahwa dalam penyambutan kegiatan paslon walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 secara khusus tidak menetapkan tema. Berdasarkan peraturan KPU no 3 tahun 2017 dan perubahan no 15 tahun 2017 tentang pencalonan. Penyambutan bakal calon walikota dan wakil walikota Sawahlunto yang akan mendaftar dengan menyerahkan berkas disambut dengan risiah carano.  Sebab, Pilkada Sawahlunto merupakan alek demokrasi dan harus di perlihatkan kepada masyarakat. 

"KPU Sawahlunto ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa KPU serius dalam hal menanti bakal calon yang akan mendaftar. Kegiatan penyambutan paslon walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023, KPU Sawahlunto tetap memperlakukan bakal calon dengan sama," katanya. 

Ia mengatakan bahwa kegiatan penyambutan tersebut diharapkan dapat di percaya oleh seluruh calon beserta tim sukses dan simpatisan. Sehingga pesta demokrasi tersebut dapat telaksana dengan baik serta keseriusan KPU Sawahlunto sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian, dalam hal mendaftra pasangan, calon hanya boleh didampingi oleh pengurus parpol yang mengusung, Ketua dan Sekretaris serta pengiring, total yang masuk ke ruangan 14 orang. Kemudian ditenda ada sebanyak 70 orang dipersiapkan untuk tim sukses dan simpatisan. Ditenda tersebut disediakan layar untuk melihat proses penyerahan berkas pencalonan serta sisanya menyesuaikan. 

"Untuk penyerahan paslon dimulai pada Senin dan selasa mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00, dan diingatkan paslon agar mentaati aturan sesuai jadwal. Kemudian pada Rabu penyerahan berkas paslon mulai pukul 08.00 hingga sampai jam 00.00 malam. Apabila melanggar ketentuan jam KPU tidak bisa menerima, kecuali ada keputusan dari Panwaslu," tuturnya. 

Sementara itu, kata dia, Skema yang telah ditetapkan oleh KPU mengikuti, paslon datang, dinanati dengan sirih dan carano oleh staf kpu yang berpakaian anak daro jo marapualaj, disambut dengan petatah petitih adat, di pintu masuk ditunggu komisioner, untuk menuju ruangan uatama. 

"Secara lisan dan sms, rombongan Ali Yusuf - Ismed datang pada Senin, 8 Januari 2018, Kemudian Selasa pukul 13.30, Fauzi Hasan- Dasrial Ery pada Selasa, 9 Januari 2018 pukul 15.00 serta, Deri Asta-Zohirin datang Rabu, 10 Januari 2018 pukul 15.00," katanya. 

Zawil Husaini Komisioner Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sawahlunto menyebutkan bahwa tahapan pendaftaran, dimulai pada Seni- Rabu (8-10/1). Kemudian pada Kamis-Senin, 11-15 Januari 2018 cek kesehatan dalam hal ini KPa bekerjasama dengan IDI Sumbar, Himpunan Psikologi (Himsi) Sumbar dan BNN Sumbar. Hal tersebut telah di atur PKPU no 1 tahun 2017.

Saat mendaftar harus ada bakal paslon dan unsur parpol pendukung, pengurus. Pasal 39 angka 5 PKPU no 3 tahun 2017. Selanjutnya Incumben, surat bersedia cuti diluar tanggungan negara selama masa kampanye. Kalau anggota dewan surat bersedia mengundurkan diri, sk berhenti paling lambat 30 sebelum hari H. 

"Paslon walikota dan wakil walikota Sawahlunto periode 2018-2023 akan mengikuti tes kesehatan. Terkesehatan tersebut dibagi menjadi tiga poin kesehatan jasmani rohani, Psikologi, dan BNN. Kemudian untuk pengecekan kesehatan tersebut di Rumah sakit yang ditunjuk oleh IDI, Himsi dan BNN harus tipe A yakni RS Djamil," katanya

Pelanggaran Pemilu Harus Diketahui oleh Partai Politik dan Masyarakat Umum

Komisi Pemilihan Umum Sawahlunto, Sumatera Barat, gelar sosialisasi pelanggaran administrasi dan Pidana. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir potensi pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Sebab, permasalahan pelanggaran dalam pemilu tidak hanya harus diketahui oleh KPU maupun Panwaslu melainkan perlu diketahui seluruh unsur baik oleh Parpol, hingga masyarakat umum.

"Kita mengharapkan agar kepada seluruh unsur masyarakat dapat berperan aktif ikut mengawasi pelaksanaan Pilkada. Sehingga pelaksanaan Pilkada Sawahlunto dapat berjalan dengan aman dan lancar," ujar Afdhal, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sawahlunto saat memberikan sambutan Sosialisasi Pelanggaran Administrasi dan Pidana, di Hotel Ombilin, kepada Penulis, Selasa, 12 Desember 2017. 

Sementara itu narasumber, Nurhaida Yetti, Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat Divisi Hukum, Pengawasan dan Organisasi, menjelaskan bahwa adanya peran PPS dan PPK merupakan ujung tombak sekaligus perpanjangan tangan KPU Provinsi Sumbar di daerah dalam pelaksanaan Pilkada.

"Apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada akan berpotensi terjadi tindak kekerasan hingga konflik sosial, terganggunya penyelenggaraan pemilihan, hingga kurangnya kualitas penyelenggaraan pemilihan," katanya. 

Ia menyebutkan bahwa dampak ekspresi terhadap adanya permasalahan tersebut akan memicu demonstrasi dengan pengerahan massa pendukung. Kemudian tindak kekerasan hingga berujung konflik antara pendukung dan atau penyelenggara. Hingga perusakan fasilitas penyelenggara pemilu dan fasilitas publik.

"Saat ini mayoritas perusakan fasilitas penyelenggara pemilu rentan terjadi di wilayah timur Indonesia," tuturnya.

Vifner, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat, menyebutkan bahwa indeks kerawanan pemilu Sumatera Barat termasuk indeks kerawanan rendah berdasarkan hasil penelitian dan telah diterbitkan buku Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Sumatera Barat ada empat kota yang akan menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2018. 

"Sawahlunto indeks kerawanan Pilkada 2018 sebesar 1,82 persen termasuk pada indeks kerawanan rendah, Kota Padangpanjang, Indeks kerawanan 1,96, Kota Pariaman indeks kerawanan 1,93, Kemudian Kota Padang, indeks kerawanan 2,04 persen termasuk pada indeks kerawanan sedang. Sedangkan indeks kerawanan tinggi tersebut jika melebihi angka 3 persen," katanya.

Ia menyebutkan bahwa potensi kerawanan pemilu secara nasional ada tiga berdasarkan hasil penelitian yakni, tinggi, sedang, rendah. Sumatera Barat termasuk indeks kerawanan pemilu rendah secara nasional. Kemudian Sawahlunto untuk penyelenggaraan pemilu adalah kerawanan rendah di Sumatera Barat.

"Tingkat indeks kerawanan pemilu (IKP) di Kota Sawahlunto dinilai masih rendah, sedangkan IKP tertinggi di Indonesia berada di Provinsi Papua dan dilanjutkan Provinsi Kalimantan Barat dan Sumatera Utara. IKP Provinsi Sumatera Barat sendiri dinilai masih termasuk rendah kecuali IKP Kota Padang yang termasuk dalam kategori sedang," katanya.

Ia mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemilu agar nantinya pelaksanaan pemilu khususnya di Kota Sawahlunto dapat berlangsung dengan baik. Kemudian, penyelenggara pemilu ditekankan bahwa keberhasilan Panwaslu sendiri dilihat dari seberapa banyak potensi pelanggaran yang dapat dicegah.

Kegiatan sosialisasi sendiri turut dihadiri dari unsur kejaksaan, kepolisian, Panwaslu Sawahlunto, komisioner KPU, unsur partai hingga seluruh elemen masyarakat Kota Sawahlunto

Pemilihan Umum Kepala Daerah Sawahlunto Tidak Aman Tetapi Tidak Rawan

Polres Sawahlunto siapkan satu polisi dan dua limas setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Polres Sawahlunto komit menjaga keamanan agar tetap kondusif selama proses Pemilukada. Maka, polres Sawahlunto membuat MoU bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sawahlunto untuk menjaga stabilitas keamanan tetap terjaga. 

"Kita mengajak dan menjaga untuk selalu menjaga keamanan, tentang pengamanan pelaksanaan pilkada. Kemudia panwas tetap mengawasi berjalannya Pemilukada tetap aman. Kemudian MoU dengan para calon untuk menjaga stabilitas keamanan. Jadi siapa pun yang kalah dan menang dalam Pemilukada nantinya tetap menjaga keamanan," ujar Kapolres Sawahlunto AKBP Zamrony Wibowo, kepada Penulis, Senin, 2 Oktober 2017. 

Ia mengatakan bahwa polisi menjaga akan kondisi selalu kondusif, itu pun mulai rawan maka di ajak untuk selalu berupaya menjaga keamanan. Maka polres dengan KPU Sawahlunto melakukan MoU bagaimana pelaksanaan pengawasan ataupun bagaimana mengawasi berjalannya kegiatan Pilkada. Kemudian membuat MoU dengan calon dan pengusung pasangan calon kepala daerah. 

"Kita akan membuat MoU dengan pasangan calon yang akan diusung, baik menang ataupun kalah, tetap bersama-sama untuk menjaga dan mengawasi berjalannya pilkada. Kemudian berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan selama berjalannya tahapan pemilihan hingga pada memilihan," katanya. 

Ia menyebutkan bahwa MoU yang dibuat merupakan perjanjian dan komitmen bersama yang bersifat mengikat agar bersama-sama menjaga keamanan. Baik dalam bidang politik, agama dan bidang apa saja untuk bekerja sama menjaga stabilitas keamanan. 

"Ada penguatan Undang-Undang jika telah melakukan MoU karena ada perjanjian dan sumpah untuk berkomit menjaga rasa aman bersama, demi berlajalannya Pemilukada. Kalau, dikatakan rawan, ya rawan. Kalau dikatakan gak aman, ya gak aman. Maka diambil jalan tengah," tuturnya. 

Kemudian, lanjut dia, jika dikatakan bahwa di kecamatan mana titik rawan di Sawahlunto tidak bisa dikatakan demikian, sebab lebih cenderung menyebutkan rawan dibandingkan aman, karena jika dikatakan aman belum tentu aman. 

"Kalau rawan berarti satu TPS dua orang polisi, tapi belum samapai kesitu. Makanya diambil langkah jalan tengah yakni satu TPS dua orang limas, karena Sawahlunto masuk pada tidak aman tetapi tidak rawan. Jadi, satu TPS satu polisi sehingga lebih efektif dan efisien karena satu TPS satu polisi dan dua limas," katanya. 

Sebab, pola keamanan itu ada aman, rawan I dan rawan II. Jika telah rawan II tidak bisa disepelekan dan pengamanannya satu TPS dua orang polisi. Kalau rawan I antara rawan dan aman sehingga berada di jalan tengah. 

"Kita akan lakukan upaya pengamanan selama pelaksanaan pilkada mulai Januari 2018 mendatang, hingga masa kampanye, masa tenang,  pemilihan dan pelantikan," katanya

KPU Sawahlunto Kenalkan Sisamil Maskot Pemilukada 2018

Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Sawahlunto ajak pemilih pemula Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2018 bersama-sama mengawal dan hindari money politik untuk mengawal pemilihan dengan jujur dan adil. Pemilih pemula Pilkada 2018 adalah Pendekar domokrasi untuk mengawal berjalannya pemilihan nantinya sebagai pemilih pemula beserta masyarakat. 

"Hari ini akan menyerah e-KTP bagi calon pemilih pemula melalui capil sehingga jumlah pemilih terdaftar dan mendapatkan hak pilihnya. Maka, dari itu kita mengajak pemilih pemula sebagai pendekar demokrasi untuk mengawal pemilihan nantiknya," ujar Afdhal, Komisioner Pemilihan Umum Sawahlunto pada acara Lounching Tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto tahun 2018 dan Peresmian Rumah Pintar Pemilu, Rabu, 20 Agustus 2017. 

Ia menyebutkan bahwa pemilihan umum walikota dan wakil walikota Sawahlunto dilaksanakan pada Rabu, 27 Juni 2018. Maka dari itu, KPU Sawahlunto mengingatkan kepada masyarakat, memperkenalkan maskot pemilukada dengan nama si Samil, (Sawahlunto Mamiliah) yang bekerja untuk mengimpormasikan kepada masyarakat desa dan kelurahan.  

"Calon pemilih pemula yang akan mendaftar untuk pemilihan walikota dan wakil walikota. Kemudian untuk calon pemilih pemula diInformasikan kepada sekolah dalam upacara agar secepatnya menghubungi dukcapil. Sehingga, daftar pemilih didapatkan data yang akurat calon pemilih nantinya. Penyelenggaraan pemilukada dengan dukungan anggaran oleh kemendagri pemulihan dalam pemilihan ditanggani dukungan anggaran walikota Sawahto bersama 27 Juni 2017 sebesar Rp10, 7 miliar," tuturnya. 

Kemudian lanjut dia, Pemanfaatan anggaran untuk melancarkan tahapan menyelegaan pemili dan MoU keamanan jaminan keamanan dari Polres Sawahlunto. Serta Rumah Pintar Pemilu di kota Sawahlunto adanya museum demokrasi di Sawahlunto dengan anggarkan 200 juta, namun tidak mendapat dukungan dari Forkopinda sehingga anggaran tersebut di coret. 

"Namun harapan untuk merehap anggaran untuk refisi anggaran oleh pemda melalui DPRD Sawahlunto, Agar bisa di masukan pada anggaran perubahan demi terwujudnya wisata museum dikota Sawahlunto kota seribu museum untuk meningkatkan kunjungan," ujarnya. 

Amnasmen, Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah (pemilu) tahun 2018 bersamaan dengan empat pemilihan walikota dan wakil walikota yakni, Pariaman, Padangpanjang, Padang dan Kota Sawahlunto. 

"Pemilu merupakan pengalaman baru bagi bangsa, tidak hanya KPU sebagai penyelenggara tapi bangsa Indonesia yang akan melayani proses estafet kepemimpinan sebuah negara demokrasi," katanya.  

Ia melanjutkan bahwa catatan penting KPU Sawahlunto telah memperlihatkan kesiapan dalam menjalankan proses tahapan pemilu, sudah disiapkan keputusan tahapan yang berhubungan dengan Pilkada dan telah menyiapkan strategi sosialisasi yang akan sampai di tengah-tengah masyarakat. Kemudian menyiapkan proses perekrutan lembaga ti tingkat bawah KPU yakni panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). 

"Tentu hal lain yang disiapkan adalah bagaimana KPU menghadapi proses yang cukup berat, dalam proses tahapan yang akan di mulai tentu saja proses perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertepatan dengan proses partai politik tingkat pusat, kemudian proses penelitian parpol tingkat kabupaten/kota kurang lebih 72 partai politik mendaftar ke Depkumham. Tentu saja semua potensi parpol secara administrasi lolos di KPU dan menjadi kewajiban bagi KPU memferivikasi dilapangan, maka, KPU kota Sawahlunto bertempatan tugasnya dengan Pilkada," ujarnya. 

Kemudian, lanjut dia, tahapan pendaftaran paslon dilaksanakan pada bulan Januari 2018 dan tentu bertepatan dengan proses ferivikasi calon di tingkat legislatif ketika pemilihan legislatif. KPU mesti memiliki komitmen yang besar untuk mengkonsolidasikan ke lembaga tingkat internal. KPU mesti menjaga ketransparan informasi yang berhubungan tahapan kepada publik seperti Parpol, OPD, Muspida, aparat keamanan, Kesbangpol sebagai mitra kerja KPU dan masyarakat. 

"Hal ini penting untuk menjaga integritas yang maksimal kedepan, memperlakukan peserta pemilu secara benar, baik dan setara. Kemudian tentu berharap stake holder lain yang berhubungan dengan KPU disamping aktivitas untuk berkoordinasi dengan banyak pihak, terutama aparat keamanan, untuk menentukan ke depan seluruh proses tahapan pemilu," paparnya. 

Kemudian bisa mensimulasikan hal ini dikantor KPU, sebab ada ribuan dokumen di kantor KPU seperti dokumen calon, dokumen legislatif dan dokumen yang berhubungan dengan pemilihan presiden dan surat suara. Hal ini membutuhkan koordinasi yang luar biasa. Tentu KPU butuh dukungan semua pihak putra daerah LSM, Bawaslu kota, tentu perlu dukungan bersama untuk sampai pada titik Pilkada Sawahlunto berjalan dengan baik. 

Kemudian dari itu, dukungan dan pengawasan tersebut dapat disosialisasikan yang diharapkan melalui Rumah pintar pemilu sebagai media KPU untuk bersosialisasi, sebagai rumah dokumentasi proses pemilu yang ada, tentu ini penting menjadi momentum sebagai media ujung tombak untuk bersosialisasi di tengah masyarakat. Maka diharapkan KPU Sawahlunto untuk meningkatkan kreasi sosialisasi tahapan pemilu ditengah masyarakat.